Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan pemberi suap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) tidak hanya satu orang. Saat ini, pemberi suap KRM yang telah ditetapkan sebagai tersangka ialah Andi Desfiandi (AD) selaku pihak swasta. “Secara logika dan konstruksi perkara ini tidak mungkin satu orang (penyuap). Kemudian satu orang (penyuap) kemarin
Irjen Ferdy Sambo memilih untuk mengajukan banding setelah dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) karena menjadi pelanggar dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pengajuan banding merupakan hak Ferdy Sambo. “Meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan peristiwa operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif, Prof Karomani, oleh KPK akan ditindaklanjuti Komisi X DPR. “Mengenai adanya kasus suap yang menimpa Rektor Unila, nanti akan meminta Komisi X untuk menindaklanjuti hal tersebut secara langsung,” ujar Puan Maharani di Bandar Lampung, Rabu
Revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian diusulkan agar masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) Tahun 2022. Usulan ini mencuat usai terungkapnya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan perwira tinggi Polri, Irjen Ferdy Sambo. Usulan tersebut dilontarkan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Anas Thahir dalam rapat
Komisi III DPR telah selesai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sebanyak 45 pertanyaan telah dijawab Kapolri dalam rapat yang digelar sejak pukul 10.00 hingga pukul 20.30 WIB. “Pak Kapolri tadi telah menjawab 45
Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Acara tersebut difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Pada hari ini, saya menyatakan meresmikan Kick Off Dialog Publik RKUHP untuk disosialisasikan dan didiskusikan kembali secara
Penyelesaian kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dinilai harus memenuhi 4 kriteria supaya tidak menimbulkan tanda tanya baru di kemudian hari. “Tuntas, objektif, menyeluruh, transparan. Itu tolok ukur keberhasilan penanganan kasus Duren Tiga Berdarah,” kata ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel saat dihubungi Kompas.com,
Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak sepakat dengan ide pembubaran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang dilontarkan Komisi III DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurut Ma’ruf, peran Kompolnas dalam mengawal dan mengawasi tugas kepolisian seharusnya diperkuat. “Jadi, bukan dibubarkan,” tegas Ma’ruf kepada wartawan, Selasa (23/8). Pihaknya meyakini apabila peran
Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung. Sementara itu, sejumlah pihak mendesak agar penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang rentan disalahgunakan itu segera dievaluasi. Pada Senin (22/8/2022), penyidik KPK menggeledah Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila) di Lampung. Selain menggeledah ruang
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai perlu ada langkah tegas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap jajarannya yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu semata-mata untuk meraih lagi kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Ma’ruf mencontohkan langkah tegas dapat dimulai dengan mendalami secara tuntas kasus judi daring yang
Baru-baru ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan telah lama mengusulkan agar UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) diubah. Luhut pun menjelaskan tujuan UU TNI diubah supaya perwira aktif TNI dapat ditugaskan di kementerian/lembaga tanpa harus menunggu jadi purnawirawan atau dipurnawirawankan. Usulan
Aliansi BEM Nusantara meminta pemerintah segera mengganti KUHP produk kolonial dengan konstitusi yang lebih modern. Pemerintah kini memang tengah menggodok RKUHP pengganti KUHP yang digunakan saat ini yang merupakan peninggalan Belanda. “Jadi, RKUHP yang sedang digodok saat ini sudah cukup ideal dan merupakan produk hukum nasional yang perlu kita dukung
