Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati perlunya revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai akibat dibentuknya sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Hal itu merupakan kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP RI, Rabu (31/8/2022). Revisi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan Komisi III DPR berkomitmen mengawasi proses penegakan hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. “Dalam kasus Sambo, Komisi III DPR melihat bergulirnya prosesnya selesai di peradilan, apakah dalam peradilan itu sesuai dengan
Komisi II DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-Undang DOB Papua Barat Daya. RUU yang mengatur pemekaran wilayah Papua tersebut ditargetkan bisa disahkan pada 6 September 2022. “Kami kan sudah susun jadwal dan harus komitmen pada jadwal itu. Mudah-mudahan tanggal 6 September ada paripurna, kita bisa masukkan ke dalam rapat
Pakar hukum pidana Prof DR Mudzakkir mengatakan adanya rekonstruksi polisi malah membuat semakin tidak jelas motif pembunuhan yang diduga dilakukan mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo terhadap ajudannya Brigadir Joshua. Bahkan tindakan yang kemarin dilakukan itu membuat korban kejahatan mengalami viktimisasi. ‘Imbas rekonstruksi kemarin korban kejahatan yang sudah meninggal
Setidaknya ada 80 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dipertimbangkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya. Dari jumlah itu, 28 RUU di antaranya merupakan sisa pembahasan tahun ini. “Usulannya 80 RUU, di mana 28 RUU yang masih
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mendorong Presiden Joko Widodo lebih tegas mengingatkan pendukungnya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Tak cukup menyatakan bakal patuh pada konstitusi, Hadar bilang, seharusnya Jokowi meminta relawannya tak melanjutkan diskursus tersebut. Hadar mengatakan, pembatasan masa jabatan
Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa (30 Agustus 2022) dilaksanakan di 2 lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yakni TKP perencanaan di Saguling III dan TKP penembakan di Duren Tiga No 46 Jakarta. “Informasi terakhir dari penyidik, rekonstruksi di dua tempat, Duren Tiga dan Saguling,” Kepala
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, penyidik bakal menghadirkan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dalam rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, di rumah dinas Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2022). Rekonstruksi ini akan menjadi momen perdana Bharada E bertemu
Presiden RI Joko Widodo blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Jokowi mengeklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode
Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan diharapkan tidak hanya sebatas janji-janji atau wacana. Aktivis HAM asal Papua Theo Hesegem menilai harus ada komitmen dari semua pihak serta tim yang solid yang proaktif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut aktivis yang tinggal
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya mengatakan Kirab Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia memiliki makna khusus. Makna khusus tersebut, kata Habib Luthfi, adalah untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap Tanah Air Indonesia. “Pada pagi hari ini menunjukkan kesyukuran dan terima kasih
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, kebocoran data pribadi terjadi setiap hari, bahkan setiap detik. Oleh karena itu, menurut dia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara sistem elektronik. “Karena kebocoran (data pribadi) itu setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka tiga hal yang harus diperhatikan,”
