Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sempat memicu polemik kemungkinan besar segera disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR pada 25 Mei 2022, pemerintah dan Komisi III DPR sepakat tidak ada persoalan yang menjadi hambatan untuk mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Yang menjadi
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyampaikan bahwa berdasarkan sistem hukum yang ada sampai saat ini ada cara menggunakan TNI dan Polri aktif untuk menjabat sebagai kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. “Sebegitu jauh sistem hukum kita menyediakan cara untuk TNI/Polri menjabat kepala daerah. Sejauh orang-orang itu (anggota
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyinggung upaya judicial review pada aturan presidential threshold. Dia juga mengajak partai politik lain agar bisa memberikan alternatif calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu mengacu ambang batas suara. Menurut Syaikhu, presidentsial threshold 20 persen menghambat partai politik, termasuk PKS, mengusung kader di
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten menyatakan dua hakim PN Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Bante binisial YR (39) dan DA (39), sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Mereka memiliki 20.634 gram sabu-sabu. Kemudian, RASS yang berperan selaku kurir, juga menjadi tersangka. Menanggapi itu, Ahli Hukum Tata Negara, Agus Riewanto, menyebut adanya dua Hakim
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah harus segera dihentikan. Hal itu diungkapnya untuk menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Lucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan membeberkan progres pencarian tersangka buron, Harun Masiku. Lembaga antirasuah itu pun meminta masyarakat untuk memaklumi cara kerja KPK saat ini. Dia beralasan, bila KPK terlalu terbuka memberikan informasi maka hal tersebut justru akan menjadi kontraproduktif dalam proses pencarian tersangka buron dimaksud. Dia memastikan bahwa KPK
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan DPR dan pemerintah seharusnya tak buru-buru mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, dpr dan pemerintah masih harus meninjau ulang sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh publik beberapa waktu lalu secara transparan. Dia
Polemik terkait pengangkatan perwira militer aktif menjadi Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, menjadi bagian penting dari tata kelola aturan yang kurang tegas dan ketat. Menurut Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, pihak yang menolak kebijakan itu maupun yang mendukung memiliki pijakan dan argumentasi legal-politik yang sama
Penunjukkan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulteng, Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati atau Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, menuai kritik. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 113.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat, Andi ditunjuk menggantikan Bupati Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatannya. Koordinator Harian Konstitusi dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan koordinasi dan supervisi dengan pihak TNI terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101. Koordinasi itu dilakukan lantaran KPK telah menemukan bukti yang cukup untuk menahan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway yang merupakan pihak swasta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan DPR RI dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat Indonesia. Rekomendasi tersebut dimunculkan menyusul adanya temuan BPK terkait permasalahan pada aspek peraturan
DPR akan mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (24/5/2022). RUU PPP yang akan disahkan itu, nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Ketua DPR Puan Maharani, revisi
