Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan hasil laporan investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Adapun laporan tersebut dinilai tidak tegas, karena mengkonstruksikan tragedi di Stadion Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, bukan sebagai pidana biasa. Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyebut ada dugaan terjadi serangan sistematik oleh
Empat anggota kepolisian yang terlibat kasus peredaran narkoba bersama eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, dicopot dari jabatannya. Rinciannya, eks Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawira Negara, Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto, anggota Polsek Tanjung Priuk Aiptu Janto Situmorang dan anggota Polres Metro Jakbar Aipda Achmad Darwawan.
Penasihat Hukum Ferdy Sambo sudah mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dijatuhkan tim jaksa penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya. Adapun pihak Ferdy Sambo menilai bahwa JPU tidak cermat dalam menguraikan rentetan peristiwa dan mengabaikan fakta yang telah ditemukan penyidik.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Invantino di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober 2022. Rencana pertemuan ini sudah diumumkan sejak pekan lalu atau pasca tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya bersikap profesional dalam menangani dugaan perkara korupsi. Firli menegaskan KPK punya cara kerja yang tak melayani atau berdasarkan hasrat politik. Menurut dia, KPK juga tak akan terpengaruh kekuasaan mana pun. Apalagi punya kepentingan politik di balik proses penegakan hukum. Firli sebelumnya
Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel, memberikan tanggapan soal Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap polisi karena diduga menjual narkoba hasil sitaan polisi. Dia menilai kasus Teddy membuktikan adanya perang bintang di internal Polri. Perang bintang itu menurut Reza, sangat toxic dan berbahaya. Perang bintang semacam ini, menurutnya, membuktikan adanya saling
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melaksanakan sidang perdana kasus pembunuhan berencana oleh eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo. Sidang tersebut tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Senin (10/10/2022) dengan nomor perkara 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Berdasarkan jadwal, sidang bakal dimulai pada pukul 10.00
Menko Polhukam Mahfud MD akan menyerahkan laporan hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi stadion Kanjuruhan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Jumat (14/10). “Besok saya akan melapor ke presiden soal temuan TGIPF,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar PDI Perjuangan,
Relasi antara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mantan atasannya, Ferdy Sambo, terus menghangat menjelang persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pekan depan. Menjelang sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan, Sambo dan Eliezer kembali terlibat adu argumen seputar peristiwa
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai Pengadilan HAM berat Paniai yang bergulir di Pengadilan HAM pada PN Makassar kurang greget. Hal itu disampaikan Amir yang menyaksikan langsung jalannya sidang lanjutan pada Kamis (13/10) ini, dengan agenda pemeriksaan enam saksi. Dua dari enam saksi yang dihadirkan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo serius memperhatikan pengusutan tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Ia mengatakan Jokowi akan segera menentukan langkah terkait insiden tragis tersebut bersama dengan FIFA setelah ada laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Namun, Mahfud tak
Tokoh Pemuda Papua, Robert Entong, meminta Gubernur Papua Lukas Enembe supaya bertanggung jawab atas perbuatan korupsi yang dilakukannya dan tidak menyalahgunakan hukum adat. “Lukas Enembe dipilih menjadi gubernur karena dipilih rakyat. Jadi yang digunakan adalah hukum pemerintah, jangan menyalahgunakan hukum adat,” kata Robert dalam keterangan tertulisnya. Sebelumnya, keluarga dan kuasa
