Wakil Pimpinan Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan pihaknya akan memanggil para pengusaha yang akan berinvestasi di Pulau Rempang sebelum memanggil Kapolri. Dia menilai para pengusaha tersebut memiliki bekingan dari pihak tertentu. Penyelesaian konflik di Pulau Rempang, kata Sahroni, tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, menurut dia, bisa jadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan jaksa untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap pengadaan jalur kereta api. Di antaranya, anggota DPR Sudewa dan pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras disebut ikut menerima uang panas dalam kasus itu. “Ketika ditemukan para pihak yang diduga melakukan tindak pidana
Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rangka rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahad siang 17 September 2023. Rapat koordinasi tiga menteri di Hotel Marriott Batam ini berlangsung sekitar empat jam. Setelah rapat berlangsung Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia langsung menyampaikan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan setengah permasalahan bangsa tuntas jika penegakan hukum dilakukan dengan benar. Hal ini diungkapkan Mahfud Md saat memberi sambutan dalam acara pengukuhan Profesor Siti Marwiyah sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyerahkan 150 rekomendasi hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Penyerahan 150 rekomendasi dilakukan di Istana Negara, Bogor, Kamis (14/9/2023). Laporan Rekomendasi Agenda Percepatan Reformasi Hukum ini disampaikan ke Jokowi dengan penjelasan dari masing-masing Kelompok Kerja
Suasana Pulau Rempang, Kota Batam, terlihat kondusif pada Kamis siang, 14 September 2023. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mencatat sekitar 87 rumah sudah mendaftar untuk direlokasi. Pantauan Tempo, beberapa aparat terus berjaga di pos-pos terpadu Rempang Eco-city. Terdapat lima posko, posko 1 di Jembatan
Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Indonesia menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Namun proyek itu tidak berjalan mulus. Pasalnya, kericuhan terjadi seiring penolakan
Pemerintah RI sejak 2011 telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Dengan itu, diharapkan bisa memastikan tanggung jawab negara dan sektor korporasi dalam menjalankan bisnis. Peneliti Bisnis
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menginstruksikan jajarannya untuk membersihkan ruang digital dari praktik judi online secara penuh. Ia memberikan tenggat satu pekan untuk merealisasi hal tersebut. Saat ini, ia mengatakan pihaknya sudah intensif melakukan pemutusan akses ke konten, situs web, maupun aplikasi yang terafiliasi judi online. Kemenkominfo
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Pengungkapan ini dilakukan melalui kerja sama berbagai kementerian/lembaga, kepolisian daerah (polda) jajaran, serta melibatkan Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, ini merupakan pengungkapan sindikat kasus narkoba terbesar se-Indonesia.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Eddy OS Hiariej mengatakan, sejumlah pasal-pasal karet dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dicabut jika KUHP baru berlaku pada Januari 2026. Adapun sejumlah pasal tersebut adalah pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 ayat (1) UU
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah
