Penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh dari delapan saksi yang dipanggil pada Kamis (19/10/2023). Dari tujuh saksi yang hadir, sebanyak enam saksi merupakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu masih terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri sumber uang yang dikumpulkan para aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang digunakan untuk disetorkan kepada eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (mentan SYL). Dugaan itu didalami dengan memeriksa dua saksi pada Selasa (17/10/2023). Kedua saksi itu adalah Sespri Sekjen Kementan Merdi Tri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aparatur sipil negara (ASN) wajib netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya peran ASN berpengaruh besar dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. “Sebagai pilar kuat, ASN harus berintegritas, profesional, netral, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui
Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin turut angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kepala daerah maju pilpres meski di bawah umur 40 tahun asal berpengalaman sebagai kepala daerah. Baginya, putusan MK tersebut terkesan sangat dipaksakan. “Putusan MK ini terkesan sangat dipaksakan, seperti mencari celah untuk akomodir
Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut putusan batas usia capres dan cawapres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin lalu, 16 Oktober 2023, melebihi gugatan yang diajukan pemohon atau ultra petita. Almas Tsaqibbirru sebagai pemohon perkara 90/PUU-XXI/2023 hanya meminta MK menambahkan frasa ‘atau berpengalaman sebagai kepala daerah’ pada Pasal 169 huruf
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, cek Rp 2 triliun yang ditemukan di rumah Syahrul Yasin Limpo dipastikan palsu. Ivan mengatakan, pemilik rekening yakni Abdul Karim Daeng Tompo tidak memiliki nominal tersebut di dalam rekeningnya. Ivan mengatakan, tujuan dari cek itu untuk melakukan penipuan dengan
Polda Metro Jaya akan memeriksa enam saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan), hari ini. “Untuk jadwal pemeriksaan terhadap para saksi yang akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut, tiga orang saksi dari pejabat eselon
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin (16/10/2023). Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau
Kejaksaan Agung menetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tim Penyidik Kejaksaan Agung menangkap Sadikin Rusli pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Penyidik melakukan serangkaian penggeledahan serta pemeriksaan di Jaksa Agung Jawa Timur pada Pukul 10.00 WIB. Setelah itu, dibawah ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan konfirmasi ke Partai NasDem perihal dugaan aliran uang hasil korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke partai. Konfirmasi tersebut bakal dilakukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. KPK juga akan mendalaminya kepada pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui perbuatan tersebut,” ujar Kepala Bagian
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri tidak bisa lari dari persoalan dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pernyataan itu Saut sampaikan saat dimintai pandangan terkait proses hukum maupun etik dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK itu bisa berjalan
Hari ini semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan membacakan putusan terkait gugatan uji materi batasan usia minimum capres-cawapres. Dikutip dari situs resmi MK, gugatan yang akan diputus yakni perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengonfirmasi bahwa jadwal yang tertera di situs resmi
