Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi terbukti merugikan perekonomian negara Rp 39.751.177.000.527 atau Rp 39,7 triliun dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Fahzal Hendri mengatakan, kerugian perekonomian tersebut timbul dari aktivitas sejumlah perusahaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya mencatat dengan baik setiap fakta yang uncul dalam persidangan. Sebelumnya, di persidangan kasus suap pengurusan perkara MA, sempat muncul nama Duta
Ketua SETARA Institute Hendardi menilai Polri harus memulihkan hak sejumlah anggotanya yang menjadi korban skenario palsu pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Hendardi menilai para polisi tersebut layak mendapatkan pemulihan hak seperti Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebelumnya memutuskan Richard
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti gugatan uji materi atas sistem pemilihan legislatif (Pileg) proporsional terbuka, yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Feri menyatakan, apabila MK memutuskan mengganti sistem pileg menjadi proporsional tertutup, maka hal itu melanggar UUD 1945. Feri mengatakan, pengubahan sistem pemilu itu bertentangan
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengakui aksi kekerasan di Papua saat ini mengalami peningkatan. Dibandingkan era sebelumnya, aksi kekerasan di Papua pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo paling tinggi. Temuan itu didapatkan Lemhannas dari salah satu putaran kajian mereka tentang Papua. Andi mengaku tahun ini, Lemhannas berencana melakukan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan putusan sidang etik terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menandakan Polri mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Wakil Ketua LPSK,Edwin Partogi,mengatakan bahwa putusan berupa mutasi dan demosi selama satu tahun kepada Bharada E patut
Menko Polhukam RI Mahfud MD menyatakan pihaknya tak setuju jika revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) nantinya malah mengkebiri kinerja hakim konstitusi. Adapun salah satu yang menjadi sorotannya adalah hakim konstitusi bisa dipecat di tengah jalan jika dievaluasi buruk oleh DPR. Penegasan tersebut disampaikan Mahfud MD saat silaturahmi dan dialog
Litbang Kompas menggelar jajak pendapat mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden dan citra lembaga negara di masyarakat. Survei memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden meningkat. Akan tetapi, ada 7 indikator kepuasan publik terhadap pemerintah yang angkanya di bawah 50 persen. Selain itu, menurut survei, citra TNI menjadi
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung melakukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat. Menanggapi itu, Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho menegaskan bahwa upaya hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut bakal disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pascareses DPR. Kepastian terkait UU Ciptaker akan terang-benderang sekitar pertengah Maret 2023. Tubagus menambahkan perppu tak harus melalui mekanisme pengesahan di DPR.
Polri dinilai harus membuktikan suasana kerja mereka kondusif, jika memutuskan mempertahankan karier terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Elieser (Bharada E), sebagai polisi. Richard sebelumnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Februari 2023 lalu. Majelis hakim
Tim gabungan TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum sebagai tindakan terakhir untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Max Mehrtens yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya apabila negosiasi berakhir buntu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Panglima Daerah Militer
