Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang Gedung Merah Putih. Praktik curang ini diduga dilakukan agar para tahanan bisa mendapatkan fasilitas tertentu yang sebenarnya dilarang saat mendekam di rutan. Ghufron pun tak membantah jika perbuatan pegawainya itu salah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam revisi undang-undang (RUU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurutnya hal tersebut saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat urgent, mengingat banyaknya para kepala desa (Kades) belakangan ini terjerat kasus hukum bahkan
Jajaran Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berkenaan dengan itu, KPK mengaku menghormati upaya penegakan hukum Polda Metro Jaya tersebut. KPK menghargai proses hukum yang sedang ditegakkan Polda Metro Jaya. Jika
Rancangan Undang-Undang Kesehatan akan disahkan dalam rapat paripurna usai disepakati di tingkat I oleh Komisi Kesehatan DPR RI pada Senin, 19 Juni 2023 lalu. Di tengah pro-kontra terhadap regulasi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan tidak mungkin memenuhi keinginan semua pihak. Dia menjelaskan, RUU Kesehatan merupakan inisiatif dari DPR
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya praktik pungutan liar alias pungli di dalam rumah tahanan (rutan) KPK. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah transaksinya mencapai Rp 4 miliar. Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. Pengusutan kasus dugaan pungli ditunaikan di 4 gedung KPK, yakni Gedung Merah Putih, Rutan C1, Rutan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang diusulkan pemerintah hingga kini masih terkatung-katung. Pasalnya, sejak pemerintah mengirim surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023, pimpinan DPR hingga kini tak kunjung membacakannya dalam rapat paripurna. Setidaknya, sudah enam kali rapat paripurna digelar sejak surpres diterima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Asep tidak berbicara banyak mengenai proses penyelidikan yang sedang berjalan. KPK, terang dia, memerlukan waktu untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Lembaga antirasuah telah merampungkan permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada hari ini,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menilai teknologi informasi yang digunakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dapat meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). BP2MI membangun command center sebagai wujud realisasi salah satu dari sembilan program prioritas lembaga tersebut untuk memodernisasi sistem menuju satu kesatuan data tunggal
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Lembaga Antikorupsi yang nilainya mencapai Rp4 miliar. KPK segera mengumumkan tersangka terkait kasus tersebut. “Tentu kalau transparan pasti, nanti rekan-rekan bisa lihat kita akan umumkan tersangkanya, nanti juga akan dikonperskan,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi
Omnibus Law Rancangan Undang-undang atau RUU Kesehatan telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi IX DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR agar segera mendapatkan pengesahan. Keputusan ini diambil usai membacakan pendapat akhir mini fraksi dalam rapat Komisi IX bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/6). Sebanyak tujuh fraksi,PDIP, Golkar,
Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri terus bergerak mencegah dan melakukan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sejak dibentuknya Satgas TPPPO awal Juni lalu, telah menangkap 414 orang. “Sebanyak 414 tersangka itu ditangkap oleh Satgas TPPO Polri yang bergerak mulai dari tingkat Bareskrim Polri hingga polda
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyinggung tingkah para pelaku korupsi. Menurut Firli, mereka lebih takut kalau hartanya dirampas oleh negara daripada menjalani hukuman penjara. Hal tersebut disampaikan Firli merespons kasus dugaan Korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Tindakan nakal tersebut dilakukan lewat modus manipulasi penulisan nominal
