Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepakat melakukan evaluasi sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo Cs dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sidang yang dijadwalkan digelar minggu ini ditunda sampai pekan depan 21 November 2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan, persidangan yang menarik perhatian masyarakat di DKI Jaakarta
Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyatakan pihaknya akan memproses etik hakim agung yang menjadi tersangka suap baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Miko merespons kabar ditetapkannya Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Miko mengatakan pihaknya masih menunggu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Komisi III tak buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal ini mengingat masih ada sejumlah pasal kontroversial dalam RUU KUHP sehingga perlu dibahas kembali secara hati-hati dan cermat. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan naskah RUU KUHP ke
Penyidikan yang terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) membuahkan hasil. Terungkap ada kasus dugaan suap baru yang di lembaga peradilan tertinggi yang tengah diusut penyidik lembaga antirasuah itu dan melibatkan hakim agung lain. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, penyidik
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa ia akan segera menyiapkan calon Panglima TNI untuk menggantikan Andika Perkasa yang akan pensiun pada Desember 2022. Sebagai informasi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah harus pensiun sebagai prajurit aktif TNI per 21 Desember 2022. Karenanya, Presiden sebagai panglima teritnggi harus segera mencari
Keterangan mantan ajudan Ferdy Sambo, Adzan Romer, dalam persidangan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang mengaku beberapa kali mengubah keterangan karena takut dengan atasannya dinilai menjadi wujud tekanan yang dialami bawahan saat menghadapi kasus itu. Hal itu disampaikan Penasihat Ahli Kapolri, Aryanto Sutadi, dalam program Kompas Petang di
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan. Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU KUHP hasil dialog publik dan sosialisasi
Tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menuding bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J punya kepribadian ganda. Hal itu tertuang dalam keberatan tim penasihat hukum keduanya yang dibacakan oleh majelis hakim. Kubu Ferdy Sambo menyampaikan keberatan itu karena mengeklaim tak diberikan kesempatan untuk menggali dugaan kepribadian
Perwakilan suporter klub sepak bola Arema, Aremania, datang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk rapat bersama Komisi X DPR, pada Selasa (8/11/2022). Aremania mengadu ke DPR lantaran keluarga maupun korban dari Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari pemerintah. Salahudin memaparkan, persentase pemerintah
Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menghadirkan 13 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi pada Selasa (8/11/2022). Kuasa hukum Ferdy dan Putri, Arman Hanis mengatakan, belasan orang yang bakal bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambut baik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md untuk mengungkap kasus mafia tambang. “Menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud Md terkait rencananya menggandeng KPK dalam mengungkap perkara mafia tambang di Indonesia, kami tentu menyambutnya dengan baik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keikutsertaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahauri ke kediaman tersangka kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pada agenda tersebut, banyak pihak termasuk ICW menilai langkah yang dilakukan Firli tersebut cukup dilakukan penyidik dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja. Kurnia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang KPK baru yang
