Kepolisian Negara Republik Indonesia menaikkan status dugaan kasus penyalahgunaan dana sosial di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari penyelidikan ke penyidikan. “Update kasus penyelewengan dana Yayasan ACT. Perkara ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin 11
Lili Pintauli Siregar tiba-tiba mundur dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lili mundur tepat di hari sidang putusan etik yang digelar oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk dirinya, pada Senin (11/7/2022). Sidang etik dilakukan terhadap Lili untuk menindaklanjuti laporan yang berisi dugaan Lili menerima gratifikasi dari Badan Usaha Milik Negara
Bhayangkara Dua (Bharada) E menembak Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (J) di rumah dinas salah satu pejabat Polri di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022. Anggota yang ditugaskan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri itu akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. “Ya tentu ya, dalam hal
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengamati kasus kekerasan seksual kian bertambah. Ia mendesak para pelaku kekerasan seksual diganjar dengan hukuman maksimal dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Amiruddin mengamati peristiwa penangkapan terduga pelaku kekerasan seksual oleh polisi di Jombang yang sempat buron bertahun-tahun.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati menyampaikan ada potensi bahaya dalam peredaran mata uang kripto. Kripto diyakini bisa menjadi sarana pencucian uang. Berdasarkan pengalaman KPK, modus pencucian uang selalu berkembang mengikuti zaman. Mata uang kripto diyakini bakal menjadi model baru pencucian uang yang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan maraknya kasus dugaan penyelewengan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan secara tiba-tiba. Informasi itu diklaim untuk melindungi hak masyarakat. “(Pengungkapan kasus ACT) bukan ujug-ujug (tiba-tiba) dan dasarnya sudah jelas,” kata Kepala Biro Humas PPATK M Natsir Kongah. Natsir mengatakan, PPATK hanya
Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR. Sejumlah pasal siap dibahas untuk diresmikan menjadi KUHP. Pro kontra terus mengikuti selama pembahasan draft RKUHP ini, khususnya pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara, dan pemimpin negara. Pakar hukum pidana dari
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung penuh upaya paksa penangkapan terhadap tersangka kejahatan asusila Moch Subchi Azal Tsani alias Bechidi Pesantren Shiddiqiyyah Jombang, Jawa Timur. “LPSK mengapresiasi upaya paksa yang dilakukan Polda Jatim untuk menangkap Moch Subchi Azal Tsani,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo memastikan bahwa lembaganya tidak akan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam periode ini. “Menghadirkan PPHN melalui ketetapan MPR dengan perubahan terbatas UUD 1945 atau amendemen, kan selama ini dicurigai akan ditunggangi dan lain seterusnya, sehingga saat ini sulit
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). “Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya,”
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada dua pasal yang dihapus draft terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kedua pasal tersebut adalah, pasal advokat curang dan pasal dokter dan dokter gigi tanpa izin praktik. Menurut Edward, kemungkinan curang di dalam hukum tidak
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa payung hukum untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk Pemilu 2024 harus dibuat selambatnya akhir 2022. Sebab, payung hukum tersebut harus segera disahkan, jika pemerintah akan melibatkan pengisian wakil rakyat dari tiga provinsi baru Papua pada Pemilu 2024. “Kalau timeline KPU, yang namanya
