Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengkritisi, gagalnya jemput paksa Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada kebocoran informasi. Padahal, Ricky tengah dalam proses pemeriksaan dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Azmi mensinyalir, kaburnya Ricky menjadi bukti kian lemahnya KPK. Kebocoran informasi ini menunjukkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua kali angkat suara dan memberikan peringatan terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di kediaman Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdy Sambo. Jokowi pertama kali membahas hal ini pada Selasa (11/7) atau sehari berselang setelah kasus penembakan itu terungkap ke publik. Kala itu,
Habib Rizieq Shihab (HRS) bebas bersyarat dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Rabu (20/7/2022). Tim kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar mengatakan kliennya telah menjalani 2/3 masa tahanan sehingga berhak ikut program bebas bersyarat. Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4471 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 15 November 2021 yang telah berkekuatan
Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan penelitian atas manfaat ganja medis bagi kesehatan. Perintah ini dikeluarkan MK usai menolak gugatan legalisasi ganja medis. Hal itu dinyatakan MK dalam putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. MK menolak uji formil Undang-Undang Narkotika tentang pasal-pasal larangan penggunaan narkotika golongan I. “Mahkamah berpendirian agar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) terhadap UUD 1945 yang diajukan sejumlah pihak. Adapun tiga perkara pengajuan formil yang ditolak, yakni perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Abdullah Hehamahua. Lalu, perkara Nomor 36/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Guru Besar
Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto dari jabatannya dalam kasus tewasnya Brigadir Yoshua alias Brigadir J. “Sudah saatnya penanggung jawab Tim Khusus Polisi Tembak Polisi,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Tim Gabungan Khusus, dan Polda Metro Jaya melakukan kerja cepat dalam pengungkapan, dan proses penyidikan insiden tembak-menembak di rumah Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo, eks Kepala Divisi (Kadiv) Propam Mabes Polri. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, perintah cepat tersebut agar kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi membantah rencana penangkapan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak bocor. Menurut KPK, tersangka memang kerap mengindar dengan berbagai cara. “KPK memastikan isu lolosnya tersangka dari upaya penjemputan paksa oleh tim penyidik karena adanya kebocoran informasi adalah tidak benar,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 19
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendorong terbentuknya payung hukum bersama terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Sebab, mekanisme itu tidak hanya diatur oleh Kejaksaan, tapi juga lembaga hukum lain seperti Polri maupun Mahkamah Agung. Menurut Burhanuddin, saat ini belum ada keseragaman mengenai pendekatan RJ dalam sistem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Dia merupakan tersangka dugaan korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan pemkab Mamberamo, Papua. “Benar, KPK nyatakan telah masuk dalam daftar pencarian orang,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di
Dewan Pers mengungkap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuat media massa rentan melakukan swasensor (self-censorship). Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifi menyebut swasensor ini terjadi sebab RKUHP memiliki pasal-pasal yang membatasi kebebasan pers. Nantinya, kata Arif, pihaknya menilai swasensor yang terjadi di media massa dapat merugikan masyarakat secara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto segera melakukan ‘bersih-bersih’ di internalnya, mulai dari jajaran kantor pertanahan (Kantah) hingga Kementerian. Hal itu disampaikannya menyusul penangkapan empat pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang diduga terkait sindikat mafia tanah. Pasalnya, Junimart menilai, persoalan mafia tanah tak
