Tim khusus (Timsus) Polri mendalami isu ataupun dugaan keterlibatan tiga kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Selain itu, Timsus Polri juga mendalami adanya komunikasi antara para kapolda dengan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. “Nanti didalami ya (terkait komunikasi Sambo dengan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari menyatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah selesai dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Rencananya, rancangan itu akan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah pada Rabu (7/9/2022), sebelum dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna.
Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyatakan bahwa masa jabatan hanya berlangsung selama dua periode. Sehingga tidak ada wacana lain untuk meneruskannya. “Tidak ada perpanjangan jabatan, tidak ada penundaan pemilu, (Presiden Jokowi) juga tidak tiga periode. Hanya dua periode jabatan,” ujar
Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang bisa membantu Polri mengungkap kasus tersebut. “Agar dapat membantu mengembangkan pemeriksaan kasusnya dan tidak mustahil akan
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Dalam rilis survei terbaru yang digelar oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022, tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen. “Tingkat kepuasan terhadap Presiden ada peningkatan selama enam bulan terakhir. Itu tingkat kepuasan masyarakat dari 66
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mencegah kebocoran data pribadi. Johnny mengingatkan, NIK hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar bisa dipercaya dan dibutuhkan. “Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri,” kata Johnny, dikutip
Pakar Siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia CISSRec Pratama Dahlian Persadha menyinggung rentetan kebocoran data yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari data perusahaan baik negara maupun swasta seperti PLN, Indihome, hingga terbaru dugaan kebocoran 1,3 miliar data registrasi kartu SIM masyarakat di Indonesia. Pratama pun mengatakan,
Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bisa tuntas di bulan Oktober. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan penerbitan Perppu dilakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu di 3 povinsi baru di Papua. “Selesai sebelum Oktober. Sederhana hanya lampira I,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, sebagai pelanggaran terhadap HAM. Dari hasil kesimpulan penyelidikan, dan investigasi yang dilakukan lembaga adhoc itu, terjadi dua praktik pelanggaran HAM. Pertama, kematian Brigadir J merupakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan sudah saatnya mengakhiri perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah berlangsung selama 59 tahun. Perubahan KUHP diakuinya bukan hal mudah. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Training of Trainer Sosialisasi RUU KUHP di Hotel
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menilai rekonstruksi kasus Ferdy Sambo yang dilakukan polisi sudah cukup baik. Persoalan motif pembunuhan tidak perlu dimunculkan dalam rekonstruksi. Hal ini disampaikan Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam paparan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Penilaian Publik atas Masalah Hukum
Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati perlunya revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai akibat dibentuknya sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Hal itu merupakan kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP RI, Rabu (31/8/2022). Revisi
