Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas mafia kasus. Padahal MA diharapkan mampu memberantasnya. Azmi merasa pernyataan Sunarto tak sepatutnya dikeluarkan. Sikap itu menurutnya menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam menghadapi lingkungan area terdekat MA yang terperosok
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak (STS). Operasi senyap itu dilakukan di Surabaya pada Rabu (14/12) pukul 20.24 WIB. Dalam pengangkapan itu, KPK mengamankan barang
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menyatakan meminta maaf kepada masyarakat jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan oleh (Dewan Perwakilan Rakyat) dianggap masih belum sempurna dan menuai kritik. Yasonna juga memohon maaf jika selama ini pemerintah dinilai masih kurang dalam melakukan sosialisasi Rancangan Kitab
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, hingga kini, masih ada tambang batu bara ilegal yang beroperasi. Menurut dia, aparat keamanan pun kemungkinan mengetahui hal ini. Padahal, Alex mengungkapkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memonitor ekspor impor batu bara melalui sistem Simbara. Namun, hal
Hasil uji poligraf atau tes kejujuran para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diungkap. Dari lima terdakwa, hanya dua yang terindikasi jujur yakni Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal. Sementara, tiga lainnya yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma’ruf terindikasi berbohong. Menanggapi ini, Sambo,
Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal menghadirkan lima orang saksi ahli dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hari ini, Kamis (14/12/2022). Mereka yang dihadirkan Jaksa terdiri dari ahli balistik hingga ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor Polri). “Pertama saksi Adi Febrianto, Ahli Puslabfor;
DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Yudo akan disahkan sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa yang pensiun Desember ini. Rapat DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ini dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan protokol kesehatan ketat. Ia didampingi Wakil Ketua DPR RI Suami
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Indriyanto Seno Adji menilai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bersifat netral dan demokratis. “KUHP nasional yang baru saya nilai sangat progresif, moderat, netral, dan demokratis dengan mempertimbangkan dan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sipil, praktisi, dan akademisi hukum. Bahkan representasi masyarakat adat
Menko Polhukam meminta semua pihak untuk tidak menutup mata soal adanya beking aparat dalam pertambangan. Hal itu disinggungnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli 2022 di Jakarta. “Kenapa kita berpura-pura? Bahwa ini ada beking, kita ndak bisa selesaikan, karena senior, kan, dulu yang beking.
Mahkamah Agung (MA) mengusulkan pemberhentian hakim agung nonaktif Gazalba Saleh ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu dilakukan menindaklanjuti status hukum Gazalba yang kini menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Sementara untuk hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati yang juga berstatus tersangka, Hasbi mengaku lupa apakah surat
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman mengungkapkan, adanya polemik di masyarakat terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI bukan disebabkan oleh minimnya sosialisasi, tetapi lebih karena adanya perdebatan antara dua ideologi yang berbeda. Habib memberi contoh, di dalam KUHP dimasukkan perluasan pasal terkait zina, pengaturan
Komitmen Presiden Joko Widodo dinilai menjadi kunci untuk memberantas keberadaan mafia tambang seperti Ismail Bolong Cs. Dosen sekaligus pakar Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kasus Ismail Bolong seharusnya dapat menjadi pintu untuk membongkar keterlibatan mafia tambang di Indonesia. Terlebih kepemilikan tambang ilegal mantan anggota Satintelkam Polresta
