Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta segera menandatangani surat keputusan (SK) pemecatan (PTDH) Irjen Ferdy Sambo dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan bersih-bersih internal. Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat ini masyarakat menanti respons Sigit setelah Komisi Banding
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif apabila ada penyalahgunaan data pribadi secara ilegal. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, sanksi tersebut bervariasi berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. “Dia (sanksi) bervariasi dari tingkat kesalahan, mulai dari hukuman badan 4 tahun sampai 6 tahun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe bukan merupakan rekayasa politik. “Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum,” kata Mahfud dalam konferensi pers,
Upaya mendekatkan kehadiran negara ke tengah-tengah rakyat melalui pemekaran wilayah ternyata tidak sepenuhnya berjalan ideal. Bahkan mayoritas daerah hasil pemekaran gagal karena tidak memiliki kemandirian secara fiskal serta bermasalah dari sisi pelayanan publik. Banyak daerah yang telah dimekarkan ternyata belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, meningkatkan daya saing, dan membangun
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo telah resmi dipecat dari instansi Kepolisian. Pemecatan itu buntut dari tindakannya setelah melakukan dan merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya yaitu Brigadir J atau Nofiansyah Yosua Hutabarat. Tersangka dalam kasus kematian Brigadir J atau Nofiansyah Yosua Hutabarat itu kini tinggal
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku terkejut dengan agenda Fit and Proper Test Anggota BPK yang akan digelar Komisi XI pada Senin (19/9). Lucius menilai proses seleksi yang dilakukan Komisi XI selama ini nyaris tanpa jejak. “Tiba-tiba saja sudah di tahap akhir, fit and proper test.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyebut perilaku koruptif kader partai politik (parpol) saat menjadi pejabat negara salah satunya disebabkan karena tingginya biaya atau ongkos politik. Demikian dibeberkan Ghufron berdasarkan hasil kajian yang pernah dilakukan KPK dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) -sekarang BRIN- tahun 2016-2018 tentang biaya
Mabes Polri menggelar sidang banding yang diajukan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), Senin (19/9) hari ini. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan berjalan secara tertutup di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Adapun ketua Tim Komisi Kode Etik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal banyak berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua untuk dapat memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. “Sampai saat ini kita masih melakukan proses penyidikan yang wajar, belum ada hal-hal khusus. Hanya saja untuk antisipasi-antisipasi ke depan, kami
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh. Menurutnya, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata. “Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data
Hukuman berat menanti Irjen Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Setidaknya, demikian ancaman pasal-pasal yang disangkakan ke mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu. Terkait kasus pembunuhan berencana, Sambo dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56
Pemerintah mengeklaim sudah mengantongi identitas peretas data Bjorka. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, belum ada data rahasia negara yang bocor oleh bjorka. Menko Polhukam menilai motif bjorka membocorkan data adalah faktor ekonomi dan politik. Untuk itu pemerintah meminta masyarakat tetap tenang. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G
