Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah, melalui Kemenko Polhukam, akan terus mengawal pengusutan kasus kematian Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J sampai tuntas. Setelah mengawal penetapan para tersangka, kata dia, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan mengawal Kejaksaan dalam membangun konstruksi hukum, kemudian ditindak
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan skenario terhadap kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J sudah mulai terungkap berkat dukungan pengawalan dari media dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (Non-Governmental Organization). “Berkat Anda (media) semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mampu menjembatani perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Sebab menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Saiful Akhyar Lubis, keberagaman bangsa Indonesia merupakan anugerah yang harus terus dijaga. Saiful menilai, keberhasilan Jokowi merawat kebhinekaan tak lepas dari sinergi yang dibangun dengan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono mengkritik niat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merevisi Undang-undang TNI agar tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan sipil. Dave mengatakan semua pihak harus tetap menjaga semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI dengan melarang anggota TNI aktif menduduki jabatan
Perkembangan mutakhir kasus terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pelan-pelan mulai memperlihatkan titik terang yang diharapkan akan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Narasi awal yang sempat dihadirkan ke ruang publik pelan-pelan mulai terbantahkan. Beberapa perwira menengah yang semula berada pada lingkaran kasus dalam balutan profesionalismenya masing-masing ternyata
TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui jalur laut pada Sabtu (6/8) dini hari. Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Stanley Lekahena M Tr Hanla mengatakan bahwa operasi ini bermula dari laporan warga mengenai pemberangkatan calon TKI secara ilegal dari Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti. Petugas
Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo akan diisolasi di tempat khusus di Mako Brimob selama satu bulan. Pengamanan khusus itu dilakukan, untuk pemeriksaan maksimal oleh Inspektorat Khusus (Irsus) Polri, terkait dugaan pelanggaran etik dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua (J). Irjen Sambo diduga melakukan pelanggaran berupa ‘pengamanan’
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih melakukan penyelidikan mengenai dugaan korupsi dalam balapan mobil listrik atau Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. “Saya akan konsisten, Formula E masih lidik, selesainya bagaimana? selesainya yang terbaik,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan
Sebanyak 25 anggota kepolisian dimutasi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Alasannya, 25 personel tersebut diduga menghambat jalannya penyelidikan kasus kematian Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Ke-25 personil tersebut akan diperiksa terkait dengan tanggung jawab dan keseriusan mereka dalam menangani kasus kematian Brigadir J. “Tim khusus yang dipimpin Irwasum
Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi telah menandatangani Undang-Undang No.22/2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan salinan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat (5/8), Undang-undang itu resmi berlaku pada 3 Agustus 2022. UU Permasyarakatan yang telah disahkan itu terdiri dari 99 Pasal dan 11
Sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2011-2021, akan segera digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara
Penetapan Bharada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J dinilai sebagai bentuk keseriusan Mabes Polri mengungkap tuntas peristiwa baku tembak di rumah Kepala Divisi (Kadiv) Propam nonaktif, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, penetapan Bharada E sebagai tersangka awalan dalam kasus tersebut sesuai perintah
