Dewan Pers melanjutkan safari reformulasi 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR pada Senin (15/8/2022). Dewas Pers diterima oleh anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani. Dalam audiensi, Arsul mengaku bahwa pihaknya mendukung pembahasan 14 pasal RKUHP tersebut di DPR.
Rencana pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang yang sempat tertunda pada 2019 lalu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Para pemuka agama, wakil rakyat, hingga pakar hukum menilai bangsa Indonesia membutuhkan hukum pidana baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. RKUHP adalah salah satu RUU peninggalan
Kejaksaan Agung berupaya agar penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bisa diselesaikan secepat mungkin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan perkara yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo ini bisa cepat dituntaskan dengan mengoptimalkan koordinasi. Sejauh ini, Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menargetkan penyelidikan terhadap kematian Brigadir J bakal tuntas sebelum September 2022. Hasil akhir penyelidikan ini nantinya berupa kesimpulan dan rekomendasi atas peristiwa dugaan pembunuhan tersebut. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan lembaganya tengah fokus melanjutkan penelusuran berdasarkan sejumlah keterangan dan bukti. Pendalaman
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengampil sikap senada dengan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait motif penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Seperti Agus, Dedi juga enggan mengungkapkan alasan Irjen Ferdy Sambo menghabisi anak buahnya, yakni Brigadir J. Hingga saat ini, belum diketahui dengan jelas terkait motif
TNI/Polri untuk dapat bertugas di kementerian atau lembaga. “Saya melihat kebutuhannya belum mendesak,” ucap Presiden. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI/Polri dapat bertugas di kementerian/lembaga. “Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8/2022). “Benar pada Kamis (11/8/2022) sore hingga malam, KPK telah melakukan serangkaian tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat
Sejumlah massa buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sepanjang Rabu (10/8). Mereka mendesak agar pemerintah mencabut omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Keluarkan klaster Ketenagakerjaan dari Omnibuslaw,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban kepada Republika,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib dan seorang prajurit TNI AD yang diduga membantu Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak melarikan diri ke Papua Nugini. Ricky telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek. Terkait pemanggilan ini, Ali
Skenario Irjen Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terungkap. Jenderal bintang dua itu akhirnya menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sambo lah yang diduga memerintahkan anak buahnya, Bharada E alias Richard Eliezer, untuk membunuh Brigadir J. Dia pula yang menyusun rekayasa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyayangkan pengurus partai politik (parpol) tidak masuk sebagai penyelenggara negara. Padahal menurut dia, pengurus parpol harusnya masuk dalam kategori itu. “Pengurus partai politik tidak masuk dalam penyelenggara negara. Nah, seharusnya masuk dong (dalam penyelenggara negara),” kata Firli di Jakarta, Selasa (9/8/2022). Firli menjelaskan,
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengingatkan usul revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI supaya prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga bisa mempengaruhi profesionalisme militer. “Patut diingat bahwa, perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI
