Ahli Hukum Tata Negara yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan batas usia capres cawapres. Menurut Mahfud, batas usia capres cawapres termasuk open legal policy atau politik hukum yang sifatnya terbuka. Maka MK
Penyebab tewasnya ajudan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Daniel Adityajaya, Brigadir Setyo Herlambang, masih meninggalkan tanda tanya. Pasalnya, Setyo Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya, di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat (22/9/2023) sekitar pukul 13.00 Wita. Di sebelahnya ditemukan senjata api
Kegiatan perjudian online telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dari satu situs judi online, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp 27 Triliun. Bahkan, Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo,
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mewanti-wanti potensi tangan asing bermain dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ancaman itu mesti diwaspadai lantaran dampaknya krusial. Hikmahanto mengatakan beberapa negara kadang ingin mendikte siapa yang harus menjadi pemimpin di negara lain. Aksi itu erat hubungannya dengan permainan intelijen. Hikmahanto mencontohkan hal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan terjadinya dugaan pelanggaran HAM dalam serangkaian insiden bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan temuan sementara, Komnas HAM mengingatkan negara agar tidak melanggar hak warga atas tempat tinggal yang layak. Insiden bentrokan di Pulau Rempang berawal dari rencana pemerintah menjadikan kawasan
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 2.710 kejadian berkaitan dengan konflik agraria dalam kurun 2015-2022 atau hampir 9 tahun pemerintahan Joko Widodo efektif berjalan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, konflik agraria ini meletus di banyak wilayah di Tanah Air, berdampak kepada 5,8 juta hektare tanah yang menjadi sumber penghidupan
Isu yang selama ini ditutup-tutupi itu akhirnya terang-benderang. Pemerintah berniat mempercepat Pilkada 2024 dari jadwal semula 27 November 2024 menjadi bulan September. Rencana ini akan diwujudkan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada, yang usulnya telah dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai ada penggunaan kekuatan aparat yang dianggap berlebihan dalam penanganan konflik di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, pihaknya sepakat dengan KontraS yang telah melakukan audiensi dengan masyarakat Pulau Rempang dan menemukan hal yang sama
Komisi II DPR RI telah menyepakati RUU IKN pada tingkat pertama, Selasa, 19 September 2023. PKS satu-satunya fraksi yang menolak revisi itu, menyebut IKN membebani APBN dan pemerintahan berikutnya. Fraksi PKS memandang alokasi APBN untuk IKN akan mempengaruhi kinerja APBN mendatang. Realisasi APBN tahun 2022 mencatatkan defisit anggaran mencapai angka
Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengaku komisinya akan segera membawa revisi UU Ibu Kota Negara (IKN) ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang. “Ya, secepatnya,” ujar Saan kepada Tempo saat ditemui di kompleks DPR pada Rabu, 20 September 2023. Dia menambahkan, beberapa perubahan dari UU IKN itu adalah
Komisi II DPR RI memahami pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal alasan ingin mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari bulan November ke September. Percepatan ini rencananya akan diatur melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Hal ini menjadi poin pertama kesimpulan rapat
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengklaim cuma menjalankan perintah jabatan dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim adanya tindakan koruptif yang dilakukan olehnya. “Aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya,” kata Karen di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa,
