Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menanggapi adanya temuan transaksi mencurigakan soal dana kampanye Pemilu 2024. Temuan itu diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ghufron mengatakan, jika LHA tersebut telah dilaporkan oleh PPATK kepada KPK, maka lembaga antirasuah itu siap membantu menelusuri dugaan penyimpangan uang
Sebanyak 15 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara, Senin (18/12). Salah satu orang yang diamankan Lembaga Antirasuah itu ialah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Penangkapan terjadi di Jakarta Selatan, dan Ternate. Mereka semua kini masih dimintai keterangan oleh tim tangkap tangan.
Perkara penjaga ternak bernama Muhyani (58) yang dijadikan tersangka oleh polisi karena melawan puncuri kambing telah dihentikan Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Jaksa menilai tindakan Muhyani yang menusuk pencuri hingga tewas itu murni dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. keputusan kejaksaan yang telah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) pada Jumat, 16
Sikap Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut adanya ancaman dan intervensi dari Kapolda Metro Jaya Karyoto dalam penanganan kasus dugaan suap jalur kereta dengan tersangka sekaligus pengusaha Muhammad Suryo sangat disayangkan. Firli dinilai sudah membocorkan informasi rahasia. “Keterbukaan informasi publik, itu menyangkut perkara yang masih penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam sebuah forum untuk membahas isu anti korupsi. Ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk mengawal komitmen para capres-cawapres terkait isu tersebut. “Kita akan mengundang, kita akan bikin forum khusus untuk isu antikorupsi. Jadi KPK nanti
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengklaim adanya Rp 3,74 triliun kerugian negara yang diselamatkan sepanjang 2023 dari perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Polri berhasil mengungkap 242 kasus TPPU dengan 161 tersangka dan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 3,74 triliun,” ujar Wakapolri, Komjen Pol Agus
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan menunda pelaksanaan sidang kode etik Komisioner nonaktif KPK Firli Bahuri menjadi Rabu, 20 Desember 2023. Keputusan tersebut diambil majelis etik Dewas KPK setelah menggelar musyawarah pada hari ini, Kamis (14/12). Albertina menjelaskan sebenarnya sudah ada 12 saksi yang hadir di Kantor Dewas
Peneliti Pusat Anti Korupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Mulawarman mengakui kinerja pemberantasan korupsi oleh kejaksaan dan aparat penegak hukum (APH) lainnya tidak maksimal karena Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana belum disahkan. Utamanya dalam pelacakan aset (asset tracing) dan pengembalian kerugian negara (asset recovery). “Ini benar. Bukan hanya kejaksaan,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan kenaikan transaksi mencurigakan kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen. Komisioner KPU August Mellaz mengatakan pihaknya belum bisa bicara banyak terkait itu. Namun, dia memastikan KPU akan menginformasikan perkembangannya setelah pendalaman kasus. Mellaz
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK hari ini akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri. Sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan ada tiga laporan yang diterima Dewas KPK terhadap Firli. Yang pertama adalah soal pertemuannya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menahan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy. Upaya paksa itu akan dilakukan demi keadilan. Kendati demikian, Alex mengatakan pimpinan KPK belum mengetahui waktu pemanggilan ulang untuk Eddy. Pasalnya, kewenangan itu menjadi domain penyidik. Namun, pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap presiden terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sampai saat ini beleid itu belum disahkan juga di DPR. KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi amunisi tambahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberian efek jera pun diyakini bakal
