Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai Pengadilan HAM berat Paniai yang bergulir di Pengadilan HAM pada PN Makassar kurang greget. Hal itu disampaikan Amir yang menyaksikan langsung jalannya sidang lanjutan pada Kamis (13/10) ini, dengan agenda pemeriksaan enam saksi. Dua dari enam saksi yang dihadirkan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo serius memperhatikan pengusutan tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Ia mengatakan Jokowi akan segera menentukan langkah terkait insiden tragis tersebut bersama dengan FIFA setelah ada laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Namun, Mahfud tak
Tokoh Pemuda Papua, Robert Entong, meminta Gubernur Papua Lukas Enembe supaya bertanggung jawab atas perbuatan korupsi yang dilakukannya dan tidak menyalahgunakan hukum adat. “Lukas Enembe dipilih menjadi gubernur karena dipilih rakyat. Jadi yang digunakan adalah hukum pemerintah, jangan menyalahgunakan hukum adat,” kata Robert dalam keterangan tertulisnya. Sebelumnya, keluarga dan kuasa
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentang keras tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencopot hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, presiden menjadi satu-satunya cabang kekuasaan di Indonesia yang hingga kini belum menyatakan sikap terkait polemik tersebut. “Mestinya Pak Jokowi dapat menegaskan sikapnya
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tegas dengan segera menangkap dan menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurut ICW, hal itu mesti dilakukan supaya proses penyidikan perkara dugaan korupsi dan gratifikasi yang disangkakan kepada Enembe tidak berkepanjangan. “Ketimbang perkara ini terus berlarut-larut, ICW mendesak KPK agar segera
Kemungkinan keringanan hukuman untuk Bharada E alias Richard Eliezer, tersangka dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Juru Bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) Miko Ginting mengatakan, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan hakim. “Kalau soal keringanan hukuman dan sebagainya, vonis hakim itu kan bergantung pada, satu, perbuatan, kedua, ancaman pidananya, ketiga,
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan mulai memasuki tahap analisa hasil investigasi terkait tragedi Kanjuruhan, Rabu (12/10/2022). Setelah menyelesaikan laporan tersebut, selanjutnya TGIPF akan menyerahkan hasil temuannya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/10/2022). “Besok tim (hari ini) akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi, sehingga
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dicopot dari jabatan dan dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kapolri. Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/2134/X/K2P/2022 yang diterbitkan Senin (10/10/2022). Sebelumnya, desakan untuk mencopot jabatan Kapolda Jatim datang dari berbagai pihak terkait dengan adanya
MPR RI menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini, Senin, 10 Oktober 2022. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyebut pertemuan ini turut mengevaluasi sistem demokrasi Indonesia. Dia menyatakan MPR bersama Wantimpres bersepakat sistem demokrasi pasca reformasi perlu dikaji. Kecenderungan yang dimaksud Bamsoet adalah kasus korupsi yang merajalela di Indonesia.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan bakal melantik Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta pada Senin pekan depan, 17 Oktober 2022. Heru bakal dilantik menggantikan Anies Baswedan yang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. “Iya betul (dilantik 17 Oktober),” ujar
Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menyatakan hakim dalam persidangan kasus penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J, hakim harus benar-benar bisa membaca pikiran terdakwa Ferdy Sambo cs dalam melakukan perencanaan pembunuhan. Tidak hanya melalui bukti-bukti, tetapi juga bagaimana orang bisa membaca pikiran orang tentang dia telah berencana untuk melakukan tindak kejahatan
Tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil telah melakukan investigasi sedikitnya tujuh hari terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, di mana 131 orang tewas imbas gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian pada 1 Oktober lalu. Tim pencari fakta ini terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
