Presiden RI Joko Widodo blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Jokowi mengeklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode
Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan diharapkan tidak hanya sebatas janji-janji atau wacana. Aktivis HAM asal Papua Theo Hesegem menilai harus ada komitmen dari semua pihak serta tim yang solid yang proaktif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut aktivis yang tinggal
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya mengatakan Kirab Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia memiliki makna khusus. Makna khusus tersebut, kata Habib Luthfi, adalah untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap Tanah Air Indonesia. “Pada pagi hari ini menunjukkan kesyukuran dan terima kasih
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, kebocoran data pribadi terjadi setiap hari, bahkan setiap detik. Oleh karena itu, menurut dia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara sistem elektronik. “Karena kebocoran (data pribadi) itu setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka tiga hal yang harus diperhatikan,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan pemberi suap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) tidak hanya satu orang. Saat ini, pemberi suap KRM yang telah ditetapkan sebagai tersangka ialah Andi Desfiandi (AD) selaku pihak swasta. “Secara logika dan konstruksi perkara ini tidak mungkin satu orang (penyuap). Kemudian satu orang (penyuap) kemarin
Irjen Ferdy Sambo memilih untuk mengajukan banding setelah dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) karena menjadi pelanggar dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pengajuan banding merupakan hak Ferdy Sambo. “Meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan peristiwa operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif, Prof Karomani, oleh KPK akan ditindaklanjuti Komisi X DPR. “Mengenai adanya kasus suap yang menimpa Rektor Unila, nanti akan meminta Komisi X untuk menindaklanjuti hal tersebut secara langsung,” ujar Puan Maharani di Bandar Lampung, Rabu
Revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian diusulkan agar masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) Tahun 2022. Usulan ini mencuat usai terungkapnya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan perwira tinggi Polri, Irjen Ferdy Sambo. Usulan tersebut dilontarkan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Anas Thahir dalam rapat
Komisi III DPR telah selesai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sebanyak 45 pertanyaan telah dijawab Kapolri dalam rapat yang digelar sejak pukul 10.00 hingga pukul 20.30 WIB. “Pak Kapolri tadi telah menjawab 45
Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Acara tersebut difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Pada hari ini, saya menyatakan meresmikan Kick Off Dialog Publik RKUHP untuk disosialisasikan dan didiskusikan kembali secara
Penyelesaian kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dinilai harus memenuhi 4 kriteria supaya tidak menimbulkan tanda tanya baru di kemudian hari. “Tuntas, objektif, menyeluruh, transparan. Itu tolok ukur keberhasilan penanganan kasus Duren Tiga Berdarah,” kata ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel saat dihubungi Kompas.com,
Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak sepakat dengan ide pembubaran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang dilontarkan Komisi III DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurut Ma’ruf, peran Kompolnas dalam mengawal dan mengawasi tugas kepolisian seharusnya diperkuat. “Jadi, bukan dibubarkan,” tegas Ma’ruf kepada wartawan, Selasa (23/8). Pihaknya meyakini apabila peran
