Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan pengusutan kasus yang melibatkan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal ini dilakukan menyusul meninggalnya Lukas Enembe pada hari ini, Selasa (26/12). “Dengan meninggalnya terdakwa, maka secara hukum pertanggungjawaban pidana terdakwa berakhir, tetapi dalam konteks perkara tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terus digulirkan. Malam tadi, Kamis (21/12/2023), tim KPK melakukan penggeledahan di rumah ajudan Gubernur, Abdul Ghani Kasuba berinisial Ipda W alias Wandi di perumahan depomart blok E nomor 9 RT 09 Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota
Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua sekaligus pimpinan KPK yang sudah empat tahun diembannya. Masa jabatan Firli seharusnya berakhir pada 20 Desember 2024 mendatang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. Firli
Direktur Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy menilai pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen sebagai upaya untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi (MK), meski hal itu tidak menjadi jaminan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK akan bersih dari pelanggaran etik. Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia itu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 725 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Maluku Utara dan Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023). Diketahui, kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan restorative justice atau keadilan restoratif tidak berlaku dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia menegaskan pelaku TPPO harus dijatuhi hukuman pidana dan tidak bisa menempuh ‘jalan damai’. Calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengaku sempat marah ketika
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkapkan Komisioner nonaktif KPK Firli Bahuri tidak memberi alasan yang jelas mengenai ketidakhadirannya dalam pelaksanaan sidang kode etik dan pedoman perilaku pada Rabu (20/12). Tumpak menuturkan persidangan tetap dilanjutkan meskipun Firli selaku terperiksa tidak hadir. Hal itu, terang dia, berdasarkan kesepakatan yang diambil
Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan KPK yang habis masa jabatannya pada Desember 2023, jadi diperpanjang hingga Desember 2024. Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana mengatakan keppres itu tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei
Polda Metro Jaya merespons putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan tidak dapat menerima praperadilan yang diajukan Komisioner KPK nonaktif Firli Bahuri.Gugatan itu diajukan Firli atas penetapan tersangka di kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya. Kabidkum Polda Metro
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dan belasan lainnya pada Senin, 18 Desember 2023. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada 18 orang yang ditangkap dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Ali belum menjelaskan
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bakal menghadirkan 12 orang saksi dalam sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri, Rabu (20/12/2023) ini. Diketahui, Dewas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik oleh Firli Bahuri sekaligus. Tiga dugaan pelanggaran etik itu akan disidangkan hari ini secara maraton mulai pukul
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong buat mengambil langkah progresif dalam menyelidiki transaksi mencurigakan dana kampanye yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “KPU dan Bawaslu semestinya tidak terjebak pada UU Pemilu yang tekstual dan tafsir minimalis,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment
