Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan dirinya untuk membentuk tim khusus untuk menangani kebocoran data pribadi dan institusi pemerintah oleh peretas Bjorka. Johnny menyampaikan hal ini usai dipanggil Jokowi ke Istana Negara hari ini. Menurut Johnny G Plate, tim khusus yang terdiri
Wakil Kepala Badan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik Zacky Zainal Husein berharap Pemerintah melibatkan pelaku industri dalam menyusun aturan turunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) setelah disahkan. Pelaku usaha digital, lanjut Zacky, memerlukan waktu untuk membangun kesiapan di internal. Berdasarkan riset dari Indonesia Services Dialogue
Kebenaran dugaan peretasan surat dan dokumen Presiden oleh Bjorka di forum Breached harus dapat dipastikan kembali pemerintah sekaligus melakukan tindakan tegas dalam melakukan perlindungan data agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah saat dihubungi, Minggu (11/9). “Sangat disayangkan peretasan data pribadi seolah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengancam para anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam penanganan masalah. Salah satu ancamannya yaitu langsung dicopot sebagai anggota Polri. Kata Sigit, pelanggaran-pelanggaran itu tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketegasan ini disampaikan Jenderal Sigit, karena sangat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, keterlibatan Irjen Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J membuatnya harus lebih selektif untuk memilih calon perwira yang akan menempati posisi strategis. “Sehingga ini tentunya menjadi catatan, evaluasi kami bahwa sistem assesment center terkait penempatan personel-personel di
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej memberikan tanggapan soal pembebasan bersyarat sejumlah eks koruptor. Edward mengatakan, kebijakan itu merujuk kepada Undang-undang (UU) Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang disahkan pada Juli. “Begini, jadi kita punya UU pemasyarakatan yang baru, yakni UU Nomor 22 Tahun 2022.
Munculnya dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM Card hingga 105 juta data penduduk Indonesia belakangan ini menambah daftar kasus pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Tempo dari Januari hingga September 2022, telah terjadi tujuh kasus besar dugaan kebocoran data pribadi. Berikut daftar lengkapnya: Kebocoran Data Bank Indonesia, Pada Januari
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, mengatakan pemerintah, yang telah mengobral pembebasan bersyarat bagi napi kasus korupsi, menunjukkan korupsi tidak dianggap lagi sebagai kejahatan luar biasa (7/9/2022). Kini, semua terpidana korupsi berhak mendapatkan remisi. Sebentar saja menjalani pidana, seorang terpidana korupsi itu sudah bisa mendapatkan pembebasan
Kinerja Kementerian Kemenkominfo menjadi sorotan karena dalam sebulan terakhir terjadi beberapa kali kebocoran data di berbagai sektor. Selain itu yang mengejutkan baru-baru ini adalah kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card (NIK, nomor telepon, nama penyedia atau provider, tanggal pendaftaran) yang diklaim berasal dari Kemenkominfo. Kominfo juga memberikan keterangan terkait
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dalam penyidikan kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, tim khusus (timsus) mengedepankan science crime investigation. Oleh karena itu, menurut Listyo Sigit, jajarannya mengedepankan ketelitian. “Kalaupun saya awalnya dianggap ragu-ragu dan sebagainya, bukan karena ragu-ragu, tapi saya mengedepankan
Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. KPK membawa Eltinus ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Bupati Mimika dibawa dari Jayapura menuju Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 8 September 2022. Ali mengatakan penyidik
Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei menunjukkan penurunan tajam. Misalnya saja kepercayaan publik terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data Lembaga Survei Indonesia pada 2015 lalu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan KPK masih berada di kisaran 80,5 persen. Sementara, data terakhir lembaga survei Indikator
