Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi persoalan kelebihan kapasitas ruang tahanan di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) pada sejumlah daerah di Indonesia. “Langkahnya adalah mengirim (tahanan) ke (lapas) yang tidak padat. Dan kami juga punya program asimilasi integrasi,” ujar Menteri Yasonna, usai
Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Lambert Pekikir turut menyoroti soal dugaan kasus korupsi bernilai ratusan miliar rupiah yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe. Terlebih, kasus itu kini tengah mendapat sorotan publik, khususnya dari tokoh-tokoh masyarakat Papua dan pihak lainnya. Lambert pun mengatakan, pihaknya bersama tokoh Papua lainnya menyayangkan uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan langkah-langkah sistemik untuk mencegah korupsi di lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung (MA). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan setidaknya terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan agar
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro justicia terkait peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum dalam kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jelas Usman, extrajudicial killing termasuk pelanggaran HAM berat. Namun, belum
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dukungan Dorince dilatari keyakinannya, bahwa KPK dan PPATK telah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. “Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, saya melihat
Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menguji Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa reformasi hukum menjadi sebuah keharusan. Langkah tersebut wajib dilakukan mengingat begitu banyak aparat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi. “Saya lihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (26/9). Ia mengaku telah menginstruksikan Menteri
Pemerintah resmi membentuk Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM). Pembentukan tim ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2022 yang ditetapkan Jokowi pada 26 Agustus 2022. Berdasarkan Keppres tersebut Menkopolhukam Mahfud MD menjadi Ketua Tim Pengarah. Sedangkan Ketua Tim Pelaksana ialah Makarim Wibisono. Saat mengumumkan
Sejumlah pihak menyebut operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi bukti adanya mafia peradilan. Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana. Total uang yang diamankan KPK dalam OTT yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kedua Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Senin (26/4/2022). Akan tetapi nampaknya kecil kemungkinan Enembe bakal menghadiri agenda pemeriksaan. Di sisi lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memperbolehkan penyidik KPK menghadirkan paksa atau memanggil paksa Enembe. KPK menetapkan Enembe sebagai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin dan sedih karena melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Agung. Sebagaimana diketahui, KPK menyatakan telah melakukan tangkap tangan terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut penangkapan terhadap insan di lingkungan lembaga penegak ini sangat menyedihkan. Ghufron mengatakan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara. Hakim Sudrajad diduga telah menerima uang suap senilai Rp800 juta. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya. “SD (Sudrajad Dimyati) menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP
