Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

DPR-Pemerintah Batal Bahas RKUHP Besok, Tim Sosialisasi: Perlu Lapor Presiden

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries mengungkap alasan penundaan pembahasan RKUHP antara pemerintah dengan Komisi III DPR. Sedianya, pembahasan tersebut dijadwalkan dilaksanakan besok pada 21-22 November 2022. Ia menjelaskan, penundaan dilakukan karena tim ahli dan sosialisasi RKUHP bersama Kemenkumham perlu melaporkan hasil sosialisasi kepada Presiden Joko Widodo. “Karena

Selengkapnya »
21 November 2022

Omnibus Law Dinilai Gerogoti Kewenangan Daerah

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Padahal, daerah dengan sistem pemerintahan yang berazaskan otonomi daerah, diberikan kewenangan untuk mengelola segala potensi yang dimiliki secara mandiri untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut dikatakan Ketua Umum Pemuda ICMI Dr. Ismail Rumadan

Selengkapnya »
21 November 2022

Kejagung Siapkan Opsi Gugat Perdata Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut

Kejaksaan Agung menyiapkan opsi menggugat pelaku peredaran obat sirop tercemar zat kimia berbahaya yang diduga kuat sebagai penyebab kejadian gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Secara pidana, Kejaksaan Agung mendukung percepatan penegakan hukum agar ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Ketut menjelaskan, opsi perdata ini bisa dilakukan apabila perkara

Selengkapnya »
18 November 2022

Data PeduliLindungi Bocor, Komisi I DPR Cari Siapa yang Paling Bertanggung Jawab

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mendorong agar pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Pasalnya, peretas Bjorka kembali beraksi dengan menjual 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan, dengan disahkannya UU PDP sudah disahkan, semestinya pemerintah harus menjaga

Selengkapnya »
18 November 2022

Keluarga Korban Minta Tragedi Kanjuruhan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Keluarga korban ingin Tragedi Kanjuruhan ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pendamping Tim Gabungan Aremania sekaligus Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan menyampaikan keinginan keluarga korban itu saat di Komnas HAM. “Serangan itu bukan secara impulsif tapi sistematis,” kata Andy di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Kamis (17/11).

Selengkapnya »
18 November 2022

Pimpinan DPR Minta MA Perbaiki Diri Usai 2 Hakim Agung Tersangka KPK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Mahkamah Agung (MA) memperbaiki diri pascapenetapan dua hakim agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, tidak ada institusi yang sempurna. Namun, menurutnya, lembaga penegak hukum seperti MA dan Polri harus memperbaiki internalnya. Ia menerangkan, tugas DPR

Selengkapnya »
17 November 2022

Bareskrim Umumkan Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut Hari Ini

Bareskrim Polri bakal mengumumkan tersangka terkait dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), pada Kamis (17/11) hari ini. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto memastikan pihaknya telah mengantongi tersangka dalam kasus tersebut usai melakukan gelar perkara kemarin. Kendati demikian, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut

Selengkapnya »
17 November 2022

Data Publik Masih Bocor, Kominfo dan BSSN Dinilai Perlu Berperan Atasi Meski Sudah Ada UU PDP

Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai, saat ini pemerintah tengah memasuki periode krusial dalam penanganan kasus kebocoran data pribadi. Pasalnya, meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, namun aturan turunannya belum rampung sepenuhnya. Termasuk dalam hal ini, aturan terkait pembentukan lembaga pengawasan data

Selengkapnya »
17 November 2022

Ketua KPK Firli: Korupsi yang Berhasil Dibongkar di RI Baru 20 Persen

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut fenomena korupsi di Indonesia bak gunung es. Masih lebih banyak kasus yang belum dibongkar. “Tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar baru 20 persen saja,” kata Firli dalam sambutannya di Forum Penguatan Integritas Perguruan Tinggi, Hotel Alana, Sleman, DIY, Selasa (15/11). Menurut Firli,

Selengkapnya »
16 November 2022

Runtuhnya Keagungan Mahkamah

Penangkapan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati adalah puncak gunung es dari sengkarut penanganan perkara di Mahkamah Agung. Setelah Dimyati, ketua kamar pidana Mahkamah Agung Gazalba Saleh turut ditetapkan tersangka. Rentetan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (“OTT”) dengan penetapan tersangka Gazalba adalah rangkaian peristiwa yang berbeda. Keduanya, sama-sama memainkan peran sebagai hakim

Selengkapnya »
16 November 2022

Rico Terus Desak Pimpinan DPR Sahkan RUU Papua Barat Daya

Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Ia menegaskan pimpinan DPR tidak boleh menunda proses legislasi yang telah selesai dan disepakati di alat kelengkapan dewan (AKD). Bakal UU untuk daerah otonomi

Selengkapnya »
16 November 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search