Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Warga yang menetap di luar negeri juga diharap ikut serta memberi pertolongan. Asep menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mencari Harun. Mereka bahkan sudah meminta bantuan otoritas penegak
Kuasa Hukum mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Achmad Cholidin membantah kliennya menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo dalam pusaran kasus hukum yang tengah ia jalani. Johnny merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan
Brigjen Endar Priantoro akhirnya kembali ke KPK. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/7/2023). Kedatangan jenderal bintang satu ini setelah adanya kepastian kembali mengemban tugas sebagai Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK setelah sempat dicopot Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu. Perwira tinggi Polri ini tidak
Kementerian Komunikasi dan Informatika masih terus melakukan penelurusan atas kasus dugaan kebocoran data paspor milik 34 juta warga negara Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, hingga Rabu (5/7) malam, tim-nya masih bekerja menganalisis dan belum dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G. Plate membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam nota keberatan atau eksepsinya yang disampaikan ke majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Plate mengatakan proyek penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5
Kontroversi terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun akan memasuki babak baru, di mana terdapat penetapan tersangka terkait kasus pidananya. Di sisi lain, pemerintah juga belum akan mencabut izin pondok pesantren yang terletak di Indramayu ini meski sudah menjadi sorotan publik selama beberapa waktu terakhir. Hal itu disampaikan Menteri koordinator Bidang
Badan Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan RUU lain yang tidak memberikan dampak elektoral luas seperti RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset. Anggota Baleg DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya tidak punya beban politik yang politis. Pembahasan
Kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri tanpa adanya penetapan tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum, Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo Puro menyatakan tak khawatir apabila Panji melarikan diri. Djuhandani menjelaskan alasan belum adanya penetapan tersangka dalam kasus ini.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan upaya perintangan penegakan hukum (obstruction of justice), terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal itu disampaikan setelah penyidik Kejagung memeriksa memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Anindito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) sebagai
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan untuk menyelamatkan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diberitakan, berdasarkan hasil survei, kepercayaan publik terhadap KPK dipersepsikan semakin menurun karena adanya masalah internal antara lain pelanggaran kode etik pimpinan dan dugaan pungutan
Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo pada hari ini, Senin (3/7). Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Dito akan diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dikonfirmasi terpisah,
Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat kelima. Berada di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI), presiden, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri. Kepercayaan publik terhadap KPK sebesar 75,4 persen, terbagi sangat percaya (10,0 persen) dan cukup percaya (65,7 persen). Sedangkan,
