Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri cs soal aduan pelanggaran etik pada hari ini Rabu 12 April 2023. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya akan memproses laporan satu persatu. Pemeriksaan hari ini, kata dia, adalah terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemberhentian Endar
Dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian ESDM resmi dilaporkan ke polisi. Laporan itu dibuat Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) ke Polda Metro Jaya, Selasa (11/4). Kurniawan menyatakan pihaknya melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya lantaran tempat kejadiannya diduga terjadi di KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Semarang dan Jakarta. Operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan suap proyek track layout Stasiun Tegal. “Betul,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Selasa, 11 April 2023, saat dikonfirmasi. Ali menjelaskan upaya paksa tersebut dilakukan pada siang hari
Anggota Komisi III DPR Supriansa mendukung satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Namun, ia menyarankan Mahfud menggandeng Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tidak ada salahnya Komite TPPU bekerja sama dengan Polri dan KPK dalam menyelidiki
Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menilai vonis 3 tahun 6 bulan untuk AG karena terbukti terlibat penganiayaan David Ozora sudah tepat. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan disebut telah memutuskannya dengan berbagai pertimbangan. “Sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum kan 4 tahun, tadi diputuskan oleh hakim
Presiden Joko Widodo dinilai harus terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana demi melindungi masyarakat dalam jangka panjang dan bukan hanya menjelang pemilihan umum (pemilu). “Ini bukan soal Pemilu saja, soal illicit enrichment, transaksi uang kartal dan segala macamnya. Pemilu itu hanya musiman,” kata Ketua Badan Pengurus
Pemerintah melalui Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan menelusuri dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Terbaru, pada Senin (10/4/2023), Komite Nasional TPPU yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menggelar rapat untuk kelima kalinya setelah komite
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan, pihaknya akan segera mendaftarkan uji formil dan uji materiil UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya itu, kata dia, karena banyak pihak yang sangat dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja. Dia memerinci, sembilan hal yang mempersulit
Keluhan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai sebatas gimik saat merasa kesulitan mengesahkan produk hukum, salah satunya seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya meminta supaya pemerintah terlebih dulu melobi ketua umum partai politik buat memuluskan langkah
Dorongan Menko Polhukam Mahfud MD untuk penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden ingin DPR agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jokowi mengatakan, RUU Perampasan Aset ini merupakan inisiatif pemerintah. Jokowi berharap, pengesahan UU Perampasan Aset akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan jika dia menarik dua anggotanya dari jabatan strategis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dampaknya justru melemahkan komisi antirasuah tersebut. Hal ini disampaikan Kapolri Sigit untuk merepons pemberhentian Brigadir Jenderal Endar Priantoro atau Brigjen Endar sebagai Ditektur Penyelidikan KPK oleh atasannya. “Yang jelas Polri berkomitmen
Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej mengatakan, pasal tentang penghinaan presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru bukan semata-mata diterapkan untuk melindungi Presiden Jokowi. Ia menyebut pasal itu diterapkan untuk menjaga marwah presiden secara umum. Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu mengatakan,
