Tim Hukum PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan perbuatan melawan hukum saat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurut anggota Tim Hukum PDIP, Dave Surya, gugatan ke PTUN itu berada di bawah rezim hukum yang berbeda dengan sengketa Pilpres 2024
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penahanan terhadap tersangka ZH, selaku Direktur Utama (Dirut) Dana Pensiun BUMN PT Bukit Asam, Senin (22/4/2024). Tiga tersangka lainnya dari pihak swasta, inisial AC, SAA, dan RH juga dilakukan penahanan terkait penyidikan korupsi pengelolaan dana pensiun BUMN PT Bukit Asam yang merugikan keuangan negara
Proses perkara sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah berakhir. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024). Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe,
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, tahapan pilpres sudah selesai. Pemerintah saat ini mempersiapkan proses transisi pemerintahan ke presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan Pilpres 2024. Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja
Tenaga Ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak mengatakan penuntasan kasus megakorupsi timah dapat menjadi pioner dalam upaya perbaikan di sektor tambang. “Ke depan penuntasan kasus timah yang memunculkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun dapat menjadi pioner dalam upaya perbaikan di sektor tambang,” ujar Barita dalam acara rilis survei Indokator Politik
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan ada tiga skenario yang bisa diputus Mahkamah Konstitusi (MK) soal permohonan sengketa Pilpres 2024. Permohonan tersebut diajukan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam skenario pertama, MK bisa mengabulkan permohonan kubu Ganjar dan Anies.
Para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diperkirakan bakal terbelah 2 saat menyampaikan pandangan hukum mereka dalam putusan perkara itu. Menurut Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, peluang MK mengabulkan gugatan para pemohon masih terbuka. Akan tetapi,
Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk lebih mewaspadai pola baru yang digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) menyusul pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu pola baru pelaku TPPU yakni lewat aset kripto. Jokowi mengungkapkan, indikasi pencucian uang di aset tersebut mencapai Rp 139 triliun. Selain aset kripto, beberapa instrumen yang
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak bisa dipertimbangkan atau tidak sama sekali oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Ia juga menjelaskan amicus curiae yang akan turut dipertimbangkan hakim adalah yang diajukan maksimal pada 16 April. Fajar menyebut
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online lintas kementerian/lembaga. Budi mengatakan instruksi tersebut disampaikan Jokowi usai rapat terbatas bersama dirinya, Ketua OJK, Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polhukam, dan Seskab di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4). Budi belum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung RUU Perampasan Aset yang masih di DPR RI. Regulasi tersebut penting dalam mengembalikan kerugiaan negara. “Kita telah mendorong mengajukan RUU Perampasan Aset pada DPR dan juga RUU Pembatasan (Transaksi) Uang Kartal ke DPR dan ‘bolanya’ ada di sana,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan acara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan rencana Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali mengajukan praperadilan. Gus Muhdlor membuka peluang melawan penetapan status tersangkanya di kasus potek insentif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo lewat mekanisme praperadilan. Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, lembaganya siap melawan praperadilan yang dimohonkan kubu Gus Muhdlor. “Kami hargai
