Elite politik diingatkan untuk tidak mempertontonkan manuver yang jauh dari rasa empati terhadap masyarakat. Mulai dari pesta seremonial mewah, perebutan panggung kekuasaan, hingga isu kenaikan gaji fantastis, semua itu menuai kritik tajam publik. Pengamat politik sekaligus Ketua Umum Ganjarist, Kris Tjantra, menilai fenomena tersebut sebagai bukti nyata ketidakpekaan elite terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (27/8). KPK meyakini Sudewo akan memenuhi panggilan tersebut setelah sebelumnya berhalangan hadir, pada Jumat (22/8). Dia dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG), dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Noel sudah mengetahui adanya praktik kotor saat awal menjabat. Asep mengatakan, Noel sudah mengetahui pemerasan dikoordinir oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menghormati aksi unjuk rasa masyarakat di depan Gedung MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, hari ini, dan menyebut para anggota dewan akan introspeksi dengan mempertimbangkan tuntutan massa aksi. Walaupun demikian, Dasco mengimbau seluruh massa aksi untuk berlaku tertib dan mengikuti aturan hukum
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, meminta pemerintah pusat bisa memberi perhatian khusus terhadap sengketa batas wilayah negara dengan Timor Leste agar peristiwa penembakan warga tidak terulang kembali. Hal tersebut disampaikan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Yoseph Falentinus Delasalle setelah salah satu warga setempat jadi korban penembakan. Semua berawal dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim Rudy Ong Chandra selaku tersangka kasus dugaan korupsi perizinan usaha pertambangan (IUP) di Pemprov Kaltim. Rudy Ong juga merupakan perwakilan dari PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari dan PT Anugerah Pancaran Bulan, dan Pemegang Saham 5 persen
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (21/8) sore. Dalam aksinya, massa menuntut agar pemerintah dan DPR serius menangani persoalan biaya pendidikan yang kian mahal. Menurut mereka, mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer hingga Kamis (21/8) malam. Noel bersama 13 orang lainnya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis dini hari. Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan perusahaan-perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). KPK berencana menggelar konferensi pers
Heboh soal tunjangan jumbo anggota DPR RI akhirnya berujung klarifikasi. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan dewan, seperti yang sebelumnya dia sampaikan. Adies mengakui bahwa pernyataannya pada Selasa (19/8/2025) tentang adanya kenaikan tunjangan beras hingga bensin ternyata keliru. Setelah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting dalam keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rini mengatakan program-program prioritas Presiden mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah tidak mengkhawatirkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, Lembaga Antirasuah mendapatkan sejumlah pengecualian dalam proses penindakan. “Ya, kami sudah mendapatkan informasi, ada pengecualian (dalam Revisi KUHAP). Dalam setiap pasal yang mengatur tentang upaya paksa, itu ada pasal-pasal yang dikecualikan,” kata Ketua KPK
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM) Zaenur Rohman memandang pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Setya Novanto telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh negara. Pada kesempatan itu, Zaenur juga mengkritik aturan ketat remisi untuk koruptor yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada 2021 silam. Setya Novanto alias Setnov adalah terpidana kasus
