Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po sedang menguji penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura. Tessa mengatakan proses tersebut masih berjalan. Kendati demikian, KPK, terang dia, tidak ingin hanya menunggu hingga ada putusan pengadilan. Juru bicara berlatar
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari WNI yang menjadi korban penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia. Menurut keterangan tertulis dari Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha, Rabu (29/1), KBRI Kuala Lumpur telah menemui empat WNI korban penembakan yang
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pemasangan pagar laut yang dianggap telah melanggar banyak undang-undang. Menurut Abdullah, pemilik pagar laut di Tangerang, Banten terdiri dari perusahaan dan pribadi. PT Agung Intan Makmur diketahui memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 234 bidang, lalu
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan. Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berkewarganegaraan Indonesia. Ia mengatakan Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga Paulus Tannos tidak serta merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekalipun memiliki paspor di negara lain. Supratman mengungkapkan Paulus Tannos yang menjadi buron KPK ini telah dua kali mengajukan
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan kasus pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di laut utara Tangerang, Banten secara hukum telah memenuhi unsur pidana dan seharusnya tak ada kendala dalam penegakan hukumnya. Selain itu, Fickar juga mendorong aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz sebagai saksi usai melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Djan Faridz akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang
Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom menyebut pihaknya telah berhasil menyita aset senilai total Rp111 miliar yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba sepanjang 2024. Hukum menjelaskan penyitaan aset senilai Rp111 miliar tersebut dilakukan terhadap 15 tersangka dari 13 kasus narkoba yang diproses BNN. Lebih lanjut,
Tiga orang tersangka kasus investasi bodong robot trading Net89 masih berstatus buronan hingga saat ini. Bareskrim Polri telah menerbitkan red notice karena ketiganya tidak mengindahkan panggilan penyidik maupun Interpol. Mereka yang masih buron adalah Andreas Andreyanto (AA) selaku komisaris PT SMI dan Lauw Swan Hie Samuel (LSH) yang merupakan Direktur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz yang berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, terkait kasus buronan Harun Masiku. Dari pantauan ANTARA, Kamis, para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki aturan soal pinjaman online (pinjol). Yusril menyatakan pemerintah tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA yang menghukum presiden untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh
ejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menginginkan adanya evaluasi terkait pagar laut di Bekasi setelah ikut viral karena pemagaran sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Menurutnya walaupun berstatus legal, pagar laut tersebut jangan sampai mengganggu masyarakat pun lingkungan. Walaupun memiliki status legal, pagar laut tersebut tetap disegel oleh
