Titi Anggraini, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, menilai rencana DPR melakukan safari ke berbagai pihak terkait RUU Pemilu tidak efektif. Ia berpendapat langkah tersebut berlebihan karena partai-partai di parlemen sudah merepresentasikan kepentingan politik masing-masing.
Seharusnya, saat ini DPR fokus untuk menyusun draf resmi, bukan lagi melakukan penjajakan awal. Dan, agar pembahasan dialihkan ke ranah yang formal dan transparan agar bisa diakses oleh publik secara luas. Naskah akademik dan draf RUU yang matang itu yang kemudian dimintai masukan ke partai politik non parlemen, masyarakat, atau kepentingan lain, bukan datang dengan tangan kosong.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan, langkah itu dilakukan agar penyusunan draf RUU Pemilu tidak hanya menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat sipil dan kalangan kampus, tetapi juga partai politik yang gagal lolos ke DPR