Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, akhirnya dibebaskan dari penahanan pada Sabtu (8/3/2025). Pembebasan ini terjadi setelah pengadilan memutuskan bahwa penahanan Yoon, yang telah berlangsung sejak pertengahan Januari, tidak sah. Sehari setelah pembebasannya, diperkirakan puluhan ribu orang berkumpul di Seoul pada Minggu (9/3/2025) untuk menggelar demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi ini melibatkan pendukung dan penentang Yoon. Meskipun Yoon tidak lagi ditahan, ia masih harus menjalani persidangan terkait tuduhan memimpin pemberontakan dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemakzulannya, apakah akan dikukuhkan atau dibatalkan.
Sementara itu, Partai Demokrat, sebagai partai oposisi utama, menuntut Jaksa Agung Shim Woo-jung untuk segera mengundurkan diri, menganggapnya bertanggung jawab atas keputusan kejaksaan yang membebaskan Yoon setelah putusan pengadilan. Partai Demokrat mengancam akan mempertimbangkan semua langkah hukum, termasuk pemakzulan Shim, jika ia menolak mundur. Di sisi lain, Partai berkuasa People Power Party semakin gencar mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pemakzulan Yoon dan mengembalikannya ke jabatan presiden.
