China menyatakan kemarahannya atas undang-undang otorisasi pertahanan AS yang baru. Undang-undang tersebut meningkatkan bantuan militer untuk Taiwan. Taipei tentu saja mendukung UU ini karena membantu meningkatkan keamanan pulau tersebut. Melansir Reuters, Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan menegaskan, China-yang menganggap Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri- menyatakan ketidakpuasan yang besar dan oposisi yang tegas terkait Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS.
Dikatakan langkah pengeluaran militer sebesar US$ 858 miliar, yang mengesahkan hingga US$ 10 miliar dalam bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat untuk Taiwan, berisi ketentuan yang menyebabkan kerusakan serius pada perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. China tidak pernah berhenti menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Taiwan sangat membantah klaim kedaulatan China, dengan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka. “Taipei akan membahas rincian tindakan tersebut dengan Washington dan secara bertahap mendorong perumusan anggaran dan pencairan aktual dari berbagai ketentuan Taiwan,” kata kementerian tersebut, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengucapkan terima kasih atas undang-undang AS, dengan mengatakan itu menunjukkan pentingnya posisi Washington dan bagaimana hal tersebut dapat memperkuat keamanan pulau. Undang-undang pertahanan juga berisi amandemen yang membatasi pembelian produk oleh pemerintah AS menggunakan chip komputer yang dibuat oleh sekelompok perusahaan China. “Kasus itu mengabaikan fakta terkait ‘ancaman China’, dengan sembrono mencampuri urusan dalam negeri China dan menyerang serta mencoreng Partai Komunis China, yang merupakan provokasi politik serius ke China,” kata kementerian luar negeri China.
