Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KEGIATAN

Respons JK Soal Wacana Dewan Pertimbangan Agung Dihidupkan Lagi

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak perlu untuk dihidupkan lagi. Untuk diketahui, wacana penghidupan kembali DPA atau informalnya Presidential Club disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dilansir Antara, pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 itu bisa diadakan lagi melalui amandemen kelima. Menanggapi hal tersebut, JK menilai DPA tidak diperlukan lagi lantaran sudah adanya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Selengkapnya »
17 Mei 2024

Target Pertumbuhan 6-8 Persen Dinilai Bombastis dan Tidak Realistis

Pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6-8 persen pada tiga tahun ke depan untuk menjadi negara maju pada 2045 dinilai tidak realistis, bahkan terkesan bombastis. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pertumbuhan 8 persen merupakan asumsi yang tidak berdasar. Sebab, motor utama pertumbuhan Indonesia sampai saat ini masih bergantung ke konsumsi rumah tangga, sementara industri manufakturnya lemah. Malah yang terjadi deindustrialisasi prematur terus berlanjut karena banyak pabrik yang tutup, malah ada yang relokasi ke luar negeri.

Selengkapnya »
17 Mei 2024

Badan Pangan Nasional akan Revisi Perpres Cadangan Pangan, Ini Poin Baru yang Diatur

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) demi keberlanjutan program bantuan pangan dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas, Rachmi Widiriani menilai keberlanjutan program ini perlu karena dianggap berhasil untuk menstabilkan harga, memastikan ketersediaan hingga mengatasi kemiskinan ekstrem dan isu stanting. “Makanya program ini diusulkan untuk jadi program rutin sehingga bisa mendapatkan payung hukum yang jelas untuk dilaksanakan setiap tahun,” jelas Rachmi.

Selengkapnya »
17 Mei 2024

Sertifikasi Halal Ditunda hingga 2026, KemekopUKM Buka Suara

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan kembali mandeknya kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Adapun, kewajiban ini ditargetkan rampung pada Oktober 2024 namun mundur menjadi tahun 2026 mendatang. Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kemenkop UKM Riza Damanik mengatakan bahwa pihaknya mendukung aturan ini cepat berlaku guna memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dan konsumen. “Tentu kita menyadari betul inisiatif kebijakan dari sertifikasi halal itu cara atau bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM juga kepada konsumen,” kata Riza, Kamis (16/5/2024).

Selengkapnya »
17 Mei 2024

Pemerintah Putuskan Undur Kewajiban Sertifikasi Halal untuk UMK Hingga 2026

Pemerintah telah memutuskan untuk mengundur kewajiban sertifikasi halal. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini ditujukan bagi produk-produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2024 menjadi pada 2026 mendatang. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait dengan Sertifikasi Halal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). “Nah, tentu UMKM tersebut adalah yang mikro yang penjualannya Rp1—2 miliar [per tahun], kemudian yang kecil yang penjualannya sampai dengan Rp15 miliar [per tahun],” katanya kepada wartawan.

Selengkapnya »
16 Mei 2024

Jokowi Mau Evaluasi Bea Cukai, Kemenkeu: Kami Menyambut Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti polemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang viral di media sosial akhir-akhir ini. Terkait hal tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa evaluasi terhadap DJBC akan dilakukan dan dibahas dalam rapat terbatas (ratas). Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan menyambut baik keputusan Presiden untuk melakukan evaluasi tersebut. “Kami juga menyambut baik bapak Presiden berkenan untuk turun tangan, karena untuk porsi Kemenkeu sudah di bawa ke rapim [rapat pimpinan] dan sudah ada komitmen untuk menuntaskan sampai ke regulasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenkeu,” katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Selengkapnya »
16 Mei 2024

Akurasi Data Buruk, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Belum Ada Hasil

Dampak dari berbagai implementasi program penurunan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pemerintah selama ini belum kelihatan hasilnya. Hal itu disebabkan oleh belum adanya daerah sampel yang sudah menetapkan target Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Tirta Sutedjo, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi integrasi program P3KE tahun 2023 menunjukkan tiga dari lima daerah sampel yang dikunjungi sedang melakukan verifikasi dan validasi. Baru satu di antaranya yang menetapkan sasaran pada 2023.

Selengkapnya »
16 Mei 2024

Neraca Perdagangan RI Surplus 4 Tahun Beruntun, Capai US$3,56 Miliar di April 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada April 2024 surplus sebesar US$3,56 miliar atau turun US$1,02 miliar. Dengan kinerja itu, maka neraca perdagangan RI sudah surplus selama 48 bulan berturut-turut atau 4 tahun beruntun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, surplusnya neraca perdagangan RI ini tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada tahun 2023. “Pada April 2024 neraca perdagangan barang mencatat surplus US$3,56 miliar atau turun US$1,02 miliar secara bulanan. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus 48 berturut-turut sejak Mei 2020 atau selama 4 tahun beruntun,” kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

Selengkapnya »
16 Mei 2024

Jokowi Bakal Wariskan 96 PSN ke Pemerintahan Prabowo

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di tahun terakhirnya akan menitipkan sekitar 96 Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Plt. Deputi VI (Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang) Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan saat ini terdapat 80 PSN serta tambahan 16 PSN baru yang tidak akan selesai pada tahun ini. “Ada 80 plus 16 PSN yang akan selesai lebih dari 2024,” ujarnya kepada wartawan di Kawasan Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Dengan demikian, dia mengungkapkan penyelesaian terhadap PSN tersebut akan dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.

Selengkapnya »
15 Mei 2024

Harga MinyaKita Naik Terus, Produsen Usul Pemerintah Beri Subsidi

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan sejumlah strategi kepada pemerintah agar stabilitas pasokan dan harga Minyakita terjaga. Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah harus jeli dalam membuat kebijakan agar Minyakita sebagai minyak goreng rakyat bisa tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun, harga Minyakita terus mengalami tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Harga crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng hingga panjangnya rantai distribusi MinyaKita disinyalir menjadi faktor kenaikan harga di masyarakat.

Selengkapnya »
15 Mei 2024

Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Menkes: Jadi Lebih Sederhana

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah mengganti sistem kelas BPJS menjadi kelas rawat inap standar (KRIS) agar lebih sederhana dan meningkatkan layanan menjadi lebih baik. “Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi itu ada kelas tiga kan sekarang semua naik ke kelas dua dan kelas satu. Jadi sekarang lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih bagus,” ujar Budi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).

Selengkapnya »
15 Mei 2024

DPR Resmi Usul Revisi Aturan Jumlah Menteri di UU Kementerian Negara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengusulkan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam rapat perdana Badan Legislasi (Baleg) DPR di ruang rapat Baleg DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Rapat salah satunya mengusulkan perubahan Pasal 15 yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Dalam draf terbaru, DPR mengusulkan mengganti bunyi pasal tersebut sehingga jumlah kementerian tak lagi dibatasi melainkan sesuai kebutuhan presiden. “Diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Tim Ahli Baleg DPR saat membacakan naskah usulan RUU.

Selengkapnya »
15 Mei 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search