Total utang negara-negara di seluruh dunia akan menyentuh rekor tahun ini, naik 9,5 persen menjadi 71,6 triliun dollar AS, didorong oleh peningkatan utang Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Tiongkok. Perusahaan manajemen aset, Janus Henderson, dalam sebuah laporan pada Rabu (6/4) menyatakan pemerintah di seluruh dunia telah meningkatkan pinjaman sejak pandemi Covid-19 merebak dua tahun lalu untuk melindungi ekonomi mereka dari kejatuhan. Hal itu membuat utang pemerintah secara global mencapai rekor 65,4 triliun dollar AS pada 2021 atau naik 13,2 triliun dollar AS dibandingkan posisi Januari 2020 sebesar 52,2 triliun dollar AS.
Utang Tiongkok tercatat mengalami kenaikan paling cepat dan terbesar dalam bentuk tunai, naik seperlima atau 650 miliar dollar AS pada tahun lalu. Di antara ekonomi besar dan maju, Jerman mengalami peningkatan utang terbesar dalam persentase yakni 15 persen, hampir dua kali lipat kecepatan rata-rata global. Menurut Janus, utang pemerintah telah meningkat tiga kali lipat dalam dua dekade terakhir, tetapi faktor yang meringankan adalah biaya pembayaran utang yang rendah. Dengan tingkat bunga efektif pada semua utang pemerintah dunia turun menjadi 1,6 persen tahun lalu dari 1,8 persen pada 2020, biaya pembayaran utang turun menjadi 1,01 triliun dollar AS.
Namun sekarang, biaya utang dapat meningkat tajam. Perusahaan manajemen aset memperkirakan, beban bunga global meningkat hampir 15 persen dengan basis mata uang konstan menjadi 1,16 triliun dollar AS pada tahun 2022. Pakar Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan kenaikan utang pemerintah global, menunjukkan ada peningkatan sisi permintaan dana global yang meningkat. Dampaknya adalah adanya potensi peningkatan suku bunga obligasi maupun utang government to government. Ancaman peningkatan suku bunga global juga diperberat dengan naiknya inflasi global, akibat kenaikan harga minyak. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan melihat perkembangan risiko utang secara global, pemerintah harus lakukan berbagai mitigasi risiko sehingga krisis utang bisa dihindari.
