Usulan agar Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, salah satunya, diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam. Politikus senior Partai Golkar itu menilai, Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejaknya merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar. Ridwan menyadari, usulan tersebut rentan diprotes karena dianggap bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar, yang mengatur bahwa syarat menjadi ketua umum, di antaranya, ialah pernah menjadi pengurus Golkar tingkat pusat atau organisasi pendiri atau yang didirikan Golkar setidaknya satu periode dan didukung minimal 30 persen pemilik suara.
Ridwan mengakui, usulan ini belum ia komunikasikan dengan para pemilik suara dalam pemilihan ketua umum nantinya. Namun, Ridwan menegaskan, para pengurus Golkar di daerah umumnya juga bagian dari Golkar di masa lalu sama seperti Jokowi. Menurut Ridwan, Ketua Umum Golkar harus diganti sekalipun Airlangga telah membawa kenaikan suara dan kursi Golkar pada Pemilu 2024. Saat ini, ada beberapa kader potensial untuk menjadi pengganti Airlangga, yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Sementara itu, Airlangga mendapatkan dukungan dari para Ketua DPD I (tingkat provinsi) yang merupakan bagian dari pemilik suara pemilihan Ketua Umum Golkar. Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena, mengatakan di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar dapat memenangkan pasangan capres dan cawapres yang diusung pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, perolehan suara Golkar pada pileg juga naik dibandingkan dengan Pileg 2019. Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, mengatakan Munas Golkar bakal diselenggarakan pada Desember 2024. Ketentuan yang ada di AD/ART harus ditaati sekalipun ada kepentingan untuk memenangkan Airlangga dalam waktu lebih cepat.
