Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, lembaganya kini menjadi sorotan publik, terutama terkait berat-ringannya sanksi bagi para teradu ataupun kepuasan pengadu dalam kasus pelanggaran etik. Hal ini disampaikan Heddy Lugito dalam dalam pelantikan dan pembekalan kepada anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD), pada Kamis (6/11/2025). Menurut Heddy Lugito, hal itu menujukkan terdapat perubahan kesadaran publik terhadap standar etik penyelenggara pemilu. Heddy menegaskan, kritik itu menjadi masukan bagi DKPP agar menjalankan penegakan etik secara lebih baik.
Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia Akhmad Wiyagus mengapresiasi anggota TPD yang baru terpilih. Ia menegaskan bahwa tugas TPD tersebut tidak mudah karena menuntut keberanian, integritas, serta pemahaman mendalam mengenai regulasi dan etika penyelenggara pemilu. Untuk meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, Akhmad menekankan lima fokus utama, yakni penegakan kode etik secara tegas dan adil tanpa diskriminasi, penguatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan berkelanjutan, dan memastikan kemandirian lembaga dari kepentingan politik. Selain itu, perlu juga peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpenyelenggara pemilu.