TNI Angkatan Darat (AD) siap untuk membina siswa bermasalah di barak militer, sebagaimana rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang ingin menerapkan pendidikan karakter ala militer bagi pelajar nakal. Mekanisme pengiriman siswa akan melibatkan kesepakatan resmi antara sekolah, orangtua, Pemprov Jabar, dan Kodam III/Siliwangi, dengan fokus utama pada penguatan karakter, nasionalisme, dan kedisiplinan. Meski mendapat dukungan militer, DPR RI menegaskan agar kebijakan ini tidak mengorbankan hak dasar siswa dalam mendapatkan pendidikan formal yang utuh.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa pihaknya siap menerima siswa-siswa bermasalah di Jawa Barat sebagai respons ide dari Dedi Mulyadi. Wahyu menyebutkan, sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan, meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jawa Barat. Adapun siswa yang diprioritaskan mengikuti program adalah siswa yang terlibat tawuran, geng motor, atau yang dinilai sudah sulit ditangani orangtuanya dalam hal etika dan perilaku.
Selain program pendidikan berkarakter, Dedi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru nanti. Setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri. Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah ditujukan untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa. Lebih jauh, Dedi menekankan bahwa kurikulum ini juga akan membantu menggali potensi siswa di berbagai bidang. Menurut dia, wajib militer identik dengan kedisiplinan sehingga siswa bisa lebih fokus belajar dan menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat.
