Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajaran untuk mematangkan koordinasi membangun industri kesehatan. Pemerintah memberikan sorotan terkait harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, namun tidak sesuai dengan majunya industri kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Jokowi menginginkan agar harga alat kesehatan dan obat-obatan tidak terlalu mahal. Menkes membandingkan harga obat di Indonesia yang lima kali lipat lebih mahal dari pada Malaysia.
Jokowi memberikan waktu dua pekan untuk mengkoordinasikan soal penguatan sistem kesehatan RI ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan akan terlibat. Menkes memberi masukan kepada Jokowi soal jalur perdagangannya yang masih kurang efisien. Dia menyoroti tata kelola Industri yang musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak masuk akal atau tidak perlu dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan. Agus Gumiwang mengatakan, dia perlu mempelajari cara perbaiki industri kesehatan agar pada ujungnya nanti masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang baik, optimal, dengan harga yang baik.
Sementara Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan Jokowi. Selain tata kelola industri, yang dibahas dalam rapat kemarin adalah soal pajak. Pemerintah ingin pajak bagi industri kesehatan lebih efisien. Namun, belum ada keputusan untuk merelaksasi pajak dalam pertemuan Jokowi dan menteri kemarin. Relaksasi pajak merupakan kebijakan yang memungkinkan kewajiban perpajakan menjadi lebih longgar, seperti perpanjangan waktu dalam melakukan administrasi perpajakan dan juga penurunan tarif PPh. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini.
