PPP telah selesai menyusun pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2020-2025. Dalam susunan kepengurusan baru itu, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono masih didampingi Arwani Thomafi sebagai sekretaris jenderal. Ada pula empat wakil ketua umum, tiga wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil bendahara umum, serta sejumlah ketua DPP dari enam bidang. Sebanyak enam bidang dimaksud adalah politik, hukum, dan kelembagaan publik; keorganisasian; pemenangan pemilu; ekonomi, keuangan, dan industri; dakwah, pendidikan, dan pesantren; serta kesejahteraan rakyat.
Mardiono menyampaikan bahwa perubahan susunan pengurus dilakukan untuk rekonsolidasi seluruh kegiatan kepartaian agar bisa efektif dan efisien. Seluruh pengurus baru itu dituntut untuk bisa menjalankan tugas secara maksimal. Diharapkan, mulai sekarang hingga Pemilu 2024 tiba, para pengurus bisa terus meningkatkan kinerja parpol secara elektoral sehingga bisa lolos ambang batas parlemen. Selain itu, PPP juga akan menyerap aspirasi publik terkait capres yang layak diusung pada 2024. Usulan nama capres itu akan dibahas dalam forum munas atau rapimnas. Di forum itu pula, PPP akan menetapkan capres yang akan diusung dalam pemilu nanti, yang kemudian akan diajukan kepada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Selain pengurus DPP, PPP juga memperbarui susunan majelis-majelis partai. Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy kembali diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP. PPP memandang Romahurmuziy sebagai aset parpol. menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, sulit bagi PPP melepaskan Romahurmuziy, karena diperkirakan masih memiliki basis massa yang akan mendukung PPP. Menurut Arya, selain mengembalikan Romahurmuziy ke gelanggang politik, PPP harus memprioritaskan konsolidasi internal. Sebab, selama beberapa tahun terakhir, terutama jelang pemilu, PPP rentan tercerai berai karena perbedaan pilihan capres antara elite dan akar rumput, dualisme kepengurusan, dan elite yang terlibat korupsi.
