Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut sektor transportasi saat ini menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM, sementara biaya transportasi masyarakat dapat mencapai 30–40 persen dari pendapatan. Pemerintah menilai pengembangan transportasi publik menjadi langkah penting untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah akan mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025–2029. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi waktu perjalanan, dan memperkuat fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemenhub juga menekankan pentingnya perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan pusat-daerah, serta tata kelola yang kuat guna menciptakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan digitalisasi transportasi daerah, Kemenhub menghadirkan berbagai platform seperti aplikasi Mitra Darat, Teman Bus, executive dashboard, hingga digital checker app untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Selain itu, pemerintah mengapresiasi pengembangan layanan Trans Batam melalui penambahan armada bus secara bertahap hingga mencapai 52 unit pada 2026. Penguatan layanan Bus Rapid Transit (BRT) ini dinilai mampu mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi beban ekonomi akibat kemacetan, serta membantu mencegah krisis energi.