Tingkat inflasi pangan Indonesia dinilai sudah cukup tinggi. Butuh kerja sama para pemangku kepentingan untuk menekan inflasi pangan yang pada Juli 2022 sudah mencapai dua digit secara tahunan. Bank Indonesia (BI), pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya bertekad memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP). Melalui gerakan itu, BI berharap inflasi pangan Juli 2022 yang sebesar 11,47 persen terhadap Juli 2021 (year on year/yoy), bisa ditekan hingga ke level 5-6 persen.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan menggencarkan operasi pasar di daerah-daerah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengingatkan, gejolak global yang terjadi saat ini membuat perekonomian dunia menurun. Kenaikan harga energi dan pangan pun tak terhindarkan sebagai akibat adanya perang Rusia dan Ukraina. Inflasi pangan memiliki dampak besar terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Perry, sekitar 20 persen pengeluaran masyarakat untuk keperluan pangan. Bahkan, bisa mencapai 60 persen dari bobot pengeluaran bagi masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi komponen bergejolak atau volatile food yang sebesar 11, 47 persen memberi andil paling besar terhadap tingkat inflasi. Inflasi komponen bergejolak biasanya didominasi bahan makanan sehingga sering disebut sebagai inflasi volatile food.
Saat ini sedang diupayakan agar kepala daerah bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melakukan operasi pasar. Ada beberapa masalah terkait kepastian hukum dan ada beberapa bupati atau wali kota yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar. Langkah lainnya yang akan dilakukan adalah perluasan kerja sama antardaerah (KAD), yang salah satunya diterapkan di Jawa Timur. Kerja sama itu dilakukan dengan mendistribusikan hasil produksi pangan di suatu daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Kemudian, gerakan urban farming juga digencarkan. Pemprov Jawa Timur menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya mengusung program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
