Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyampaikan refleksi awal tahun 2026 terkait kesiapan dan arah kebijakan pertahanan negara Indonesia di tengah lingkungan strategis global dan regional yang kian tidak menentu. Menurutnya, sepanjang 2025 dinamika keamanan internasional bergerak sangat cepat dan penuh eskalasi. TB Hasanuddin menilai, di tengah situasi tersebut, penguatan pertahanan nasional tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus berpijak pada perencanaan strategis jangka panjang yang konsisten. Ia mencatat, sepanjang 2025 terdapat dua isu krusial yang menonjol dalam kebijakan pertahanan Indonesia.
Isu pertama adalah dinamika pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu desain kekuatan yang utuh. “Akuisisi dari berbagai negara dengan platform dan ekosistem logistik yang berbeda berpotensi menimbulkan persoalan interoperabilitas, efektivitas tempur, hingga pembengkakan biaya siklus hidup alutsista,” ujarnya. Dengan ruang fiskal yang terbatas TB Hasanuddin menilai konsistensi dan prioritas pengadaan menjadi krusial.
Isu kedua adalah pergeseran postur pertahanan melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang memuat kompi-kompi non-tempur, seperti peternakan, perikanan, dan pertanian. TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut dalam konteks fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia mengingatkan bahwa pergeseran fungsi dan struktur satuan berpotensi berdampak pada profesionalisme dan fokus TNI dalam menghadapi ancaman militer nyata, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.