Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027. Menurutnya, hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). “Kita kan perintah presiden swasembada (pada) 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (jadi) 2027,” ujar dia dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).
Zulhas menyebut pemerintah memiliki waktu kurang lebih dua tahun untuk mengejar target tersebut. Oleh karena itu, pihaknya perlu mempercepat kebijakan dalam menggenjot produksi. “Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya, sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras. Oleh karena itu kamu juga harus cepat,” tuturnya. Sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan, pemerintah mengejar beberapa penyelesaian kebijakan. Pertama, menyusun peraturan presiden (Perpres) untuk neraca komoditas, perpres penyaluran pupuk subsidi, hingga usulan usaha bidang pangan di bawah Kementerian Pertanian.
Untuk penyaluran pupuk subsidi, Zulhas menjelaskan aturannya bakal dipangkas agar tidak menghambat. Ke depannya, untuk penyaluran pupuk tak lagi diperlukan Surat Keputusan (SK) pemerintah daerah (pemda). “Dulu ada aturan harus ada SK Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan, macam-macam banyak sekali sehingga mengular, itu sudah dipangkas. Nanti cukup SK Mentan (Menteri Pertanian). Mentan tugaskan Pupuk Indonesia, langsung ke penyalur atau ke kios atau ke Gapoktan (gabungan kelompok tani),” ucap dia. Selain itu guna mencapai swasembada pangan lebih cepat, pemerintah berencana mengubah Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah presiden. Artinya, Bulog tak lagi melakukan pengadaan untuk komersial seperti perusahaan. Ada pula usulan beberapa badan bidang pangan bakal berada di bawah koordinator Kementerian Pertanian, seperti Badan pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional. Lebih lanjut, Zulhas berharap dengan dipercepatnya target swasembada pangan, Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada 2025.
CNN Indonesia
