Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait distribusi pangan dan ketergantungan logistik. Pakar epidemiologi Dicky Budiman mengingatkan bahwa tanpa perencanaan matang dan berbasis pangan lokal, program ini berisiko tidak berkelanjutan bahkan berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Ia menilai kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T membuat implementasi program tidak bisa disamakan dengan daerah lain, sehingga pendekatan berbasis sumber daya lokal menjadi kunci keberhasilan.
Selain persoalan distribusi, Dicky juga menyoroti risiko munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah apabila program tidak dibarengi penguatan sistem kemandirian keluarga dan komunitas. Ia menekankan adanya potensi ketidakseimbangan gizi, di mana makanan yang diberikan mungkin hanya memenuhi kebutuhan kalori tanpa mencukupi protein dan mikronutrien penting. Keterbatasan fasilitas sanitasi dan penyimpanan di daerah 3T juga meningkatkan risiko keracunan makanan massal apabila standar keamanan pangan tidak dijaga dengan baik.
Sebagai solusi, Dicky mendorong integrasi program MBG dengan intervensi seribu hari pertama kehidupan melalui pendekatan terpadu, seperti dapur sekolah atau dapur komunitas yang melayani siswa, ibu hamil, dan balita sekaligus. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan distribusi MBG di wilayah 3T dilakukan dengan skema berbeda, yakni pemberian makanan kering seperti susu, buah, dan roti guna menyesuaikan keterbatasan infrastruktur dan penyimpanan. BGN menegaskan seluruh distribusi tetap mengacu pada standar gizi nasional, sementara di wilayah non-3T tetap menggunakan skema makanan segar yang didistribusikan lima hari sekolah serta layanan khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga hari Sabtu.