Rezim Taliban melarang perempuan Afghanistan berkuliah atau menempuh pendidikan tinggi, sebuah langkah melanggar janji saat kelompok itu menguasai pemerintah pada 2021 lalu. Juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan mengatakan pemerintah Taliban telah menangguhkan pendidikan tinggi bagi seluruh perempuan di negara itu. Pengumuman yang keluar pada Selasa (20/12) itu menuturkan keputusan tersebut dibuat melalui sebuah rapat kabinet dan akan segera berlaku. Sejak berkuasa, Taliban kembali mewajibkan perempuan Afghanistan mengenakan niqab dan hijab. Anak perempuan juga dilarang mengenyam pendidikan SMA sejak Maret lalu.
Perempuan Afghanistan masih sempat diizinkan berkuliah dengan kelas terpisah dari mahasiswa laki-laki sebelum aturan terbaru ini berlaku. Perempuan juga hanya boleh bekerja di bidang-bidang tertentu yang disepakati pemerintah. Pada November, perempuan Afghanistan juga dilarang memasuki taman hiburan di Kabul karena pemerintah mengumumkan larangan bagi perempuan untuk dapat mengakses taman umum.
Kelompok pemerhati HAM seperti Human Rights Watch mengkritik keras larangan kuliah bagi perempuan ini dengan menganggap kebijakan itu “memalukan” dan melanggar hak perempuan meraih pendidikan. Setelah merebut kembali kekuasaan di Afghanistan tahun lalu, Taliban berusaha memproyeksikan citra rezim yang lebih moderat demi mendapatkan dukungan internasional. Salah satu janji mereka ialah lebih menghormati HAM, termasuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Namun, kebijakan Taliban bertolak belakang dengan janji mereka itu. Taliban justru secara sistematis kembali menekan hak dan kebebasan mereka.
