Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, seusai bertemu dengan pimpinan MPR di Senayan (13/6), mengatakan secara resmi KPU akan meluncurkan dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada Selasa (14/6). Namun, kepastian anggaran pemilu itu baru akan dibahas dalam rapat konsinyasi antara Komisi II dan penyelenggara pemilu pada Rabu (15/6). Tahapan yang paling dekat, yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik. Untuk tahapan tersebut, KPU membutuhkan tenaga ad hoc untuk proses verifikasi faktual di lapangan. Dalam raker antara Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu pada 6 Juni lalu, untuk anggaran tahun 2022, KPU mengusulkan tambahan Rp 5,6 triliun dan Bawaslu Rp 1,718 triliun.
Hasyim mengatakan, walaupun telah disepakati anggaran Rp 76,6 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, pemerintah masih menginginkan agar sejumlah mata anggaran yang diusulkan KPU dirasionalisasi. Dari versi KPU, mata anggaran yang masih bisa disisir itu, di antaranya, adalah APD sekitar Rp 4 triliun. Dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah menurun pada 2024, pengadaan APD bisa digeser ke pos anggaran di Kemenkes. Selain itu, anggaran untuk pilpres putaran kedua juga masih bisa dirasionalisasi jika hanya ada dua pasang calon yang bertarung di Pemilu 2024. Terkait dengan sarana dan prasarana kantor dan gedung KPU, masih ada alternatif difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, berpandangan anggaran yang dibutuhkan KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu harus segera dicairkan oleh pemerintah, untuk memastikan tahapan berjalan lancar dan tepat waktu. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, mengatakan salah satu hal penting yang mesti diperhatikan KPU dalam tahapan Pemilu 2024 ialah mengenai pemutakhiran data pemilih. Hasyim menuturkan, KPU secara reguler melakukan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan bersama Kemendagri. Menurut rencana, bulan Juni ini juga akan ditetapkan DPT hasil pemilu berkelanjutan.
