Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja lembaga penegak hukum di mata publik. Dari 12 lembaga negara yang ditanyakan kepada publik, Polri berada di urutan ke-11 dengan kepercayaan publik sebesar 60,5 persen. Di bawah Polri adalah partai politik dengan kepercayaan publik sebesar 57,4 persen.
Peringkat teratas adalah TNI dengan 93,4 persen. Selanjutnya, presiden (88,0 persen), Mahkamah Agung (80,4 persen), Mahkamah Konstitusi (79,6 persen), dan Kejaksaan Agung (77.5 persen). Kemudian, pengadilan dengan kepercayaan publik sebesar 76.8 persen. Di bawahnya, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (71.9 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (71 persen), Dewan Perwakilan Daerah (68,7 persen), dan Dewan Perwakilan Rakyat (64,2 persen).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa efektivitas dan legitimasi penegakan hukum mensyaratkan dukungan dan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum. Dukungan dan kepercayaan ini bersifat dinamis, tergantung dari kinerja lembaga penegak hukum. Penegak hukum harus akuntabel dalam penggunaan kekuasaan yang dinisbatkan padanya dan dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap akuntabilitas ini dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan publik yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas dan legitimasi penegak hukum.
