Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, Staf Ahli Kaporli, menyatakan bahwa kepolisian memang ditarik oleh kekuatan politik sejak dulu.
Beberapa pernyataan beliau yang menegaskan hal tersebut antara lain “Bahkan lebih jauh lagi ada, sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu,” tanya Yogi dalam siaran langsung ‘Satu Meja The Forum’ Kompas TV, Rabu (28/1/2026).
“Dengan politik begini Pak, saya ngikuti polisi itu dulu sejak zaman Orde Baru dulu itu Pak. Kita dulu, saya dulu waktu patroli itu dulu suruh ikut kampanye, kampanye Golkar waktu itu.”
“Ketika zaman Bu Mega, polisi juga didekati oleh PDIP kan gitu kan. Jadi memang polisi itu dari dulu ditarik-tarik oleh kekuatan politik yang ada.”
Oleh karena itu, terdapat sejumlah peraturan yang menegaskan polisi dilarang untuk berpolitik praktis. Salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Untuk itu diperlukan evaluasi dari sisi aspek kulturalnya. Namun, evaluasi tersebut bukan juga menjadikan alasan untuk mengubah kedudukan Polri di bawah kementerian. “Strukturnya sudah bagus, untuk kelembagaan, untuk profesionalitas. Hanya untuk mentalitas itu belum masuk, makanya kita merasa bahwa yang lemah bagi kita adalah kultural. Makanya itu kalau mau reformasi mestinya sasarannya ya itu (kultural),” ujar Aryanto.