Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belanja negara menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp141,1 triliun pada Januari lalu. Ia menyebut belanja pemerintah pusat mencapai Rp83,2 triliun dengan rincian Rp28,7 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L), lalu Rp54,5 triliun untuk non-K/L. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp58,19 triliun.
Sri Mulyani merinci belanja K/L sebesar Rp28,7 triliun atau 3,7 persen dari pagu digunakan untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/BMN, penyaluran bantuan sosial, serta kegiatan operasional K/L. Sementara itu, belanja non-K/L sebesar Rp54,5 triliun atau 4,4 persen dari pagu, utamanya digunakan untuk pembayaran pensiun dan penyaluran subsidi non-energi. Januari ini sudah ditransfer Rp58,19 triliun kepada seluruh daerah di Indonesia, naik 7,1 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp54,93 triliun.
Terkait belanja ke daerah, pemerintah akan fokus pada dana desa untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, dana desa digunakan untuk ketahanan pangan dan penanganan stunting. Sri Mulyani juga bakal memberi berbagai insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) agar memperhatikan aspek nasional, seperti inflasi, lingkungan hidup, target kemiskinan dan stunting. Pemerintah daerah yang perfoma dan kinerjanya bagus akan mendapatkan hadiah insentif fiskal dalam bentuk uang cash. Selain apresiasi, ini sekaligus dukungan bagi mereka yang sudah bekerja baik menurunkan berbagai masalah dan meningkatkan pembangunan di daerah.
