Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.317,2 triliun pada semester I 2022. Adapun realisasi ini tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 887 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.846,1 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. “Postur APBN sampai akhir Juni sangat baik dan positif,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN Kita Juli 2022, Rabu (27/7/2022).
Sri Mulyani merinci realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.035,8 triliun yang meningkat 52,3 persen dari Rp 680 triliun pada Juni 2021 serta PNBP sebesar Rp 281 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai yang sebesar Rp 167,6 triliun atau 56,1 persen dari target sebesar Rp 245 triliun meliputi bea masuk yang tumbuh 30,5 persen didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan pengolahan. penerimaan PNBP sebesar Rp 281 triliun yang merupakan 58,3 persen dari target Rp 335,6 triliun didukung oleh meningkatnya pendapatan semua komponen PNBP kecuali pendapatan Badan Layanan Usaha. Sri Mulyani menyebut sejumlah alasan tumbuhnya penerimaan pajak semester pertama tahun ini. Dia tak memungkiri tingginya harga komoditas menjadi pendorong utama penerimaan pajak. Basis penerimaan pajak semester I 2021 yang rendah membuat pertumbuhan kali ini menjadi sangat besar. Selain itu, Sri Mulyani pun menyebut bahwa pemulihan ekonomi berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak.
Sementara untuk realisasi belanja negara, tercatat sebesar Rp 1.234,6 triliun pada semester I 2022. Adapun realisasi ini tumbuh 40 persen terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sri Mulyani mengatakan belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 392,8 triliun atau 41,5 persen dari APBN. Selanjutnya belanja nonkementerian dan lembaga sebesar Rp 483,7 triliun atau 35,7 persen dari APBN 2022 terutama karena penyaluran subsidi sebesar Rp 96,4 triliun, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik senilai Rp 104,8 triliun, pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN. Lalu realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 367,1 triliun atau 45,6 persen terhadap APBN serta pembiayaan investasi terealisasi sebesar Rp 48 triliun. Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur digunakan menyelesaikan proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
