Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang sejauh ini telah mengalami penurunan seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hanya saja, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran belum terjadi secara merata. “Mayoritas provinsi telah berada di bawah kondisi pra pandemi, artinya kita telah berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran pasca mengalami lonjakan akibat pandemi waktu itu,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja komite IV DPD RI dengan Menkeu, Menteri PPN dan Gubernur BI, Selasa (11/6/2024).
Dikatakan Sri dengan pulihnya perekonomian Tanah Air tercermin dari data PDB yang terjaga di level 5%, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari berbagai pulau atau secara regional. Dimana tingkat pengangguran tetap (TPT) sudah turun di sekitar 5%. Kendati demikian, angka TPT masih terlihat cukup tinggi atau berada di atas level 5% di beberapa pulau. Menurut data BPS, pada tahun 2023 ada tiga pulau yang memiliki TPT paling tinggi diantaranya diurutan pertama ada pulau Jawa sebesar 5,98% disusul Maluku 5,47% dan Sumatera 5,04%. “Namun kita akui kalau kita lihat dari sisi kemiskinan di beberapa daerah tingkat kemiskinannya di atas kemiskinan nasional. Bahkan Sulawesi yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi tingkat kemiskinannya masih double digit yaitu 10,08% di 2023,” jelas Sri Mulyani.
Begitu juga dengan wilayah Indonesia Timur lain seperti Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Nusra) yang sama-sama berada double digit. Dengan tingkat kemiskinan paling tinggi diduduki oleh Papua yakni di level 24,76% disusul oleh Nusra 16,99% dan Maluku 12,29%. “Ini menggambarkan tantangan penurunan kemiskinan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar beberapa provinsi,” ujar Sri Mulyani.
