Pemerintah tengah menggenjot pembiayaan menggunakan skema syariah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian PUPR telah menggunakan Rp 10,62 triliun untuk membangun infrastruktur dengan pembiayaan syariah. Skema itu menggunakan program yang dimiliki Kementerian PUPR yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Total Rp 10,62 triliun itu akumulasi sejak 2015 hingga Februari 2022. Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar, dan Rp 770 miliar.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan program lain yang akan terus dikembangkan di antaranya Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) dan juga program dari Baznas untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. “Untuk Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) yang sekarang ini berbagai program pelatihan nazhir dilakukan. Kita berharap semakin meningkatkan juga dan ikut mendukung sekarang ini program Sukuk Wakaf Ritel 003,” tutup Sri Mulyani.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani setelah melakukan rapat pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Rapat itu dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS.
