Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal ‘otak atik’ program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi dana bansos bantuan langsung tunai (BLT) terbaru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bansos BLT tersebut membutuhkan dana Rp11,25 triliun. Dana ini dicairkan Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, pencairannya dilakukan sekaligus jadi Rp600 ribu yang disalurkan Februari besok. Adapun penerimanya 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan.
