Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema alternatif terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Skema tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Menurut Airlangga, pengumuman terkait kebijakan harga BBM akan disampaikan setelah adanya keputusan mengenai skema alternatif yang dipilih. “Menunggu dari skenario yang diambil nanti,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/8).
Airlangga tidak menjelaskan apa saja skema yang disiapkan pemerintah. Ia juga enggan berandai-andai mengenai waktu pengumuman terkait kebijakan BBM. Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya meminta para menteri untuk menghitung dan mempertimbangkan secara hati-hati mengenai rencana kenaikan harga BBM, khususnya Pertalite. Jokowi mengatakan, kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, keputusan harus benar-benar dikalkulasi dampaknya. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, harus dihitung juga kenaikan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Muslim, secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Muslim meminta pemerintah untuk segera mencari alternatif kebijakan sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal atau moneter negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang berdampak ketidakpastian, keamanan, dan ekonomi global. Muslim menilai, pemerintah seharusnya mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi, misalnya seperti anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki efek berganda.
