Kemenkumham telah mengesahkan kepengurusan baru PPP di bawah kepemimpinan Mardiono. Surat Keputusan Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022, tertanggal 9 September 2022, pemerintah mengakui Mardiono sebagai Pelaksana Ketua Umum PPP periode 2020-2025. Pasca SK tersebar, Arsul Sani menyampaikan bahwa pihaknya tak memiliki niat untuk menggeser kepengurusan DPP PPP yang tak sepakat dengan pergantian ketua umum. Asrul mengatakan bahwa dari awal ini bukan pertarungan kubu Suharso Monoarfa versus kubu Muhammad Mardiono (9/9). Senada, Mardiono mengklaim tak ada konflik dengan Suharso (12/9).
Fraksi PPP DPR melakukan pencopotan jabatan Wakil Ketua Komisi V DPR, Saifullah Tamliha. Tamliha meyakini pencopotan dirinya terkait dengan konflik di internal PPP soal pergantian Suharso. Pasalnya, ia menjadi salah satu pihak yang berada di kubu Suharso. Tamliha sempat menyampaikan bakal mengajukan proses hukum atas hasil Mukernas PPP di Banten. Namun, Mardiono menegaskan pencopotan Tamliha tidak terkait konflik di internal PPP, dan mengklaim keputusan untuk mencobot Tamliha untuk kebutuhan fraksi (13/9). Mardiono menyampaikan tak punya resistensi pada kritik.
