Serikat Petani Anggap Impor Beras Imbas Lemahnya Tata Kelola Cadangan Pangan

Serikat Petani Indonesia atau SPI menanggapi soal impor beras yang dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akhir tahun ini. Ketua Umum SPI, Henry Saragih menilai impor menjadi opsi bagi pemerintah lantaran lemahnya tata kelola cadangan pangan nasional dan koperasi produksi pangan. “Bulog sebagai badan yang berperan mengurusi cadangan pangan nasional lemah dalam perencanaan dan tidak menjalankan peran dan fungsinya,” kata Henry melalui keterangan tertulis pada Senin, 19 Desember 2022. Pekan ini, pemerintah telah merealisasikan rencana impor beras sebanyak 5.000 ton dari Vietnam dan 5.000 ton dari Thailand. Impor beras akan berlangsung sampai pertengahan Februari 2023 hingga mencapai target sebanyak 500 ribu ton. Pemerintah memutuskan mengimpor beras setelah mengadakan dua kali rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Beras impor tersebut ditujukan untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang jumlahnya kian menipis. Henry menegaskan stok CBP saat ini menipis lantaran Bulog tidak membeli gabah petani saat panen besar atau panen raya yang terjadi pada Maret hingga Juni 2022. Ditambah Bulog pada saat panen raya malah mengeluarkan cadangan gabah atau berasnya. Sementara pada Oktober hingga Desember, petani lokal sedang panen kecil. Sehingga kini gabah yang dihasilkan sedikit dan harganya cenderung di atas harga yang sanggup dibeli Bulog. Henry menjelaskan pada saat panen raya, hasil produksi petani tahun ini sangat melimpah sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). SPI sendiri mencatat harga gabah jatuh pada saat panen raya. Harga gabah dan beras saat panen raya tahun ini anjlok menjadi sekitar Rp3.000 sampai Rp 3.500 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah harga pokok penjualan (HPP), yaitu Rp4.200 per kilogram. Henry juga berharap pemerintah mengoreksi besaran HPP sekarang. Pasalnya, HPP saat ini dinilai sudah tidak relevan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pupuk, dan biaya hidup. Adapun besaran HPP yang disarankan SPI adalah Rp5,600 per kilogram.

Karena itu, seharusnya Bulog mengintervensi harga di pasar saat terjadi panen raya dengan cara menyerap hasil produksi petani. “Jadi Presiden harus berikan peringatan dan mungkin tindakan tegas terhadap pimpinan Bulog yang lalai untuk jalankan tugasnya mengisi gudang-gudang cadangan pangan,” kata Henry. SPI juga meminta pemerintah untuk memperkuat Bulog sebagai lembaga untuk membeli gabah langsung ke petani atau koperasi petani, bukan membeli gabah ke perusahaan-perusahaan perantara yang ada di desa. Henry menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat koperasi petani, membentuk koperasi-koperasi petani. Sehingga pemerintah tidak hanya mengandalkan kelompok-kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

Search