Sekalipun dihadiri 1.500 peserta, tak banyak suara muncul dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta, Rabu (21/8/2024) siang. Tak hanya terjadi menjelang penetapan ketua umum, nuansa sunyi dan tidak partisipatif juga terjadi dalam rapat tiga komisi Munas XI Golkar yang berlangsung pada Rabu pagi di Hotel Sultan, Jakarta. Rapat komisi yang membahas draf AD/ART terkait organisasi, program umum, serta rekomendasi dan pernyataan politik partai pun berlangsung tak sampai 1 jam. Sehari sebelumnya, rangkaian acara Munas XI juga berlangsung cepat.
Nuansa sunyi, tidak partisipatif, dan serba cepat itu berbeda dengan munas-munas Golkar sebelumnya. Pada Munas XI, pemilihan ketua umum hanya diikuti oleh Bahlil Lahadalia, dan terjadi pula perubahan AD/ART yang memereteli kewenangan munas.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, penyelenggaraan Munas XI memperlihatkan mundurnya demokratisasi Golkar. Hal itu terlihat dari hilangnya unsur kompetisi dalam pemilihan ketua umum. Tak hanya itu, ini juga merupakan pertama kalinya ketua umum ditetapkan sebagai formatur tunggal yang bakal membentuk struktur kepengurusan. Hal ini merupakan anomali di tengah tradisi demokrasi yang dibangun Golkar selama 25 tahun terakhir. Menurut Arya, kemunduran yang terjadi pada Munas XI ini memperlihatkan adanya masalah kemandirian parpol. Sistem kepartaian di Indonesia cenderung masih rapuh sehingga mudah diintervensi oleh kekuatan eksternal.
