Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan masuk dalam Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada akhir Maret 2025. Menanggapi hal tersebut, Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru di tubuh soverign wealth fund (SWF) kepunyaan Indonesia. “Ini seperti menggampangkan masalah, yang dikhawatirkan hasilnya malah ngak proper atau justru menimbulkan beban tambahan bagi Danantara nanti,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (9/3).
Herry menyampaikan, dari pernyataan di atas seolah-olah berpikir bahwa Danantara bakal besar setelah inbreng selesai dilakukan. Menurutnya, saat inbreng tersebut rampung maka beban berat Danantara yang sesungguhnya bakal di mulai. “Mengapa beban? Saat ini saja, BUMN sakit yang masih dibenahi dan berada dalam skema titip kelola di PT PPA masih ada 14 perusahaan. Itu belum termasuk BUMN karya yang kesulitan dana akibat terlilit utang seperti Waskita Karya,” terangnya. Dia menegaskan, hal tersebut menjadi beban Danantara jika menyegerakan BUMN sakit langsung masuk ke lembaga yang dituntut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seperti Danantara.
Herry bilang, yang seharusnya dipikirkan bukan hanya besaran aset BUMN saja, melainkan besaran bebannya. Untuk itu, lanjut Herry, yang sepatutnya disiapkan di awal lahirnya Danantara yakni bagaimana skenario untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara BUMN yang sehat dengan BUMN yang sakit. “Jangan sampai, BUMN yang sakit justru menjadi virus yang menular ke BUMN yang sehat, jika disatukan berbarengan ke dalam Danantara,” tandasnya.
