Pemerintah secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026 sebagai inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menggunakan model asrama (boarding school) dengan pembiayaan penuh dari negara, mencakup jenjang SD hingga SMA, dan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk verifikasi penerima manfaat. Sekolah Rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan gratis.
Dalam tahap awal, ditargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat, yang terbagi antara pembiayaan APBN melalui Kementerian PUPR (100 sekolah) dan kerja sama dengan sektor swasta melalui koordinasi Kemensetneg dan Kementerian BUMN (100 sekolah). Ciri khas program ini adalah sistem pembelajaran fleksibel dengan skema multi-entry dan multi-exit, namun tetap mengacu pada Kurikulum Nasional dan menghasilkan ijazah yang setara dengan sekolah formal.
Sebanyak 100 lokasi ditetapkan untuk mulai beroperasi pada 2025, dengan 63 lokasi memulai program matrikulasi pada 14 Juli dan sisanya menyusul akhir bulan. Sebaran terbanyak berada di Pulau Jawa, disusul Sumatra, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Kapasitas total sekolah-sekolah tersebut mencapai hampir 10 ribu siswa. Pemerintah berharap Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata untuk menyediakan pendidikan bermutu, setara, dan merata bagi seluruh anak bangsa.
