Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam Israel atas kematian rakyat sipil Palestina di Gaza. Ia mengatakan penolakan pendirian negara Palestina tidak dapat diterima. “Operasi militer Israel telah menyebabkan kehancuran massal dan membunuh rakyat sipil dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya di masa saya menjabat sebagai sekretaris jenderal,” kata Guterres dalam pembukaan pertemuan G77+Cina, Kampala, Uganda, Ahad (21/1/2024). Guterres menambahkan, penolakan solusi dua negara sama sekali tidak bisa diterima. Ia mengatakan penolakan terhadap hak rakyat Palestina memiliki negara “jelas akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global.”
Pada Sabtu (20/1/2024) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) mengenai pendirian negara Palestina setelah perang melawan Hamas berakhir. Kantor perdana menteri Israel mengatakan dalam pembicaraan dengan Biden pada Jumat (19/2024) Netanyahu “menegaskan kembali kebijakan setelah Hamas dihancurkan Israel harus mempertahankan kontrol atas keamanan Gaza untuk memastikan Gaza tidak lagi mengancam Israel, persyaratan itu bertolak belakang dengan tuntutan kedaulatan Palestina.”
Guterres berada di Kampala untuk menghadiri pertemuan G77+Cina dan Gerakan Non-Blok. Pemimpin dan pejabat senior dari puluhan negara termasuk Afrika Selatan, Iran, Cina, Turki, Kuba, India, Vietnam dan negara lain menghadiri pertemuan tersebut. Dokumen yang dirilis usai pertemuan Negara Non-Blok itu memasukan kecaman terhadap “agresi militer ilegal Israel di Jalur Gaza, serangan tanpa pandang bulu pada rakyat sipil, objek sipil Palestina, memaksa populasi Palestina mengungsi.” Dalam pernyataan itu negara-negara Non-Blok juga menyerukan gencatan senjata.
