Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa lembaga dunia menyebutkan sekitar 60 negara perekonomiannya terancam runtuh. “Bank Dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN/PBB menyampaikan, terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana,” kata Presiden saat membuka Rakernas PDIP di Jakarta, Selasa (21/6). Oleh karenanya, Indonesia harus waspada agar tidak masuk dalam kelompok negara dengan ancaman keruntuhan ekonomi.
Ada potensi krisis yang terjadi akibat perubahan kondisi global. “Begitu muncul krisis keuangan, masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, mengerikan. Saya kira kita tahu semuanya, sudah satu, dua, tiga negara yang mengalami hal itu, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli bahan bakar minyak (BBM), tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli pangan tidak bisa impor pangan karena pangan dan energinya impor semuanya, kemudian terjebak juga kepada jaman utang yang sangat tinggi,” kata Kepala Negara.
Presiden mengatakan akibat krisis energi, harga minyak dunia melejit, namun pemerintah tetap berupaya mensubsidi (BBM) dalam negeri, sehingga tergolong rendah seperti pertalite masih 7.650 rupiah per liter dan pertamax 12.500 rupiah per liter. Harga subsidi BBM tersebut, menurut Presiden, sangat besar, yaitu mencapai 502 triliun rupiah. Jumlah tersebut bisa dipakai untuk membangun satu Ibu Kota yang dianggarkan sebesar 466 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan negara-negara yang akan mengalami kejatuhan ekonomi adalah negara yang fundamental ekonominya lemah. Negara, perlu mengedepankan kebijakan produksi, agar pertanian, perikanan, dan industri lainnya maju. Karena di situlah mayoritas tenaga kerja berada. Pemerintah juga diharapkan tidak terperangkap pada jebakan utang.
